Yogyakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan prihatin dan sedih yang mendalam akibat Pemkot Yogyakarta menaikkan PBB yang memberatkan rakyat.
"Kenaikan PBB ini nyata-nyata membuat rakyat menderita. Belum semua haknya dipenuhi Pemkot. Kita lihat masih ada kemiskinan dan pengangguran selain masalah kemacetan dan keamanan. Kita juga menyesalkan Pemkot tidak mengajak bicara DPRD dan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kita bersama masyarakat Yogyakarta mendesak Pemkot batalkan kenaikan PBB dan mendesak Wali Kota jujur tentang potensi pendapatan asli daerah. Harus dilakukan audit pendapatan asli daerah", ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Dedi Jati Setiawan dalam rilisnya, Jumat (21/2).
Baca: Rakernas I, PDI Perjuangan Yogyakarta Pamerkan Jamu Olahan
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Endro Sulaksono menambahkan bahwa aspirasi masyarakat juga menghendak Walikota membebaskan PBB untuk rakyat miskin.
"Hal ini penting untuk memastikan kenaikan kesejahteraan masyarakat selain penciptaan lapangan kerja", ujar Endro Sulaksono
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Dedi Jati Setiawan juga menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan membuka Pos Aduan Rakyat di Kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta.
Selain itu juga menugaskan setiap anggota Fraksi untuk melakukan advokasi bagi rakyat.
"Kita akan buka Posko aduan ini di kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya selama jam kerja. Kita akan sambut dan berjuang bersama hingga Pemkot kaji ulang kebijakan menaikkan PBB yang membuat gaduh ini" kata Dedi.
Baca: Fokki Desak Pemkot Yogyakarta Layangkan Surat ke BKPM
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro mendukung kebijakan PDI Perjuangan yang membela masyarakat ini dan akan memanggil dinas terkait termasuk untuk menanyakan soal warga yang terkena kenaikan PBB.
"Prinsipnya kita akan bergerak dalam satu tarikan nafas dengan hatinya rakyat. Stop kenaikan pajak ini. Kita akan undang juga instansi terkait juga untuk memberikan keterangan secara jujur pendapatan Pemkot selama ini. Kita juga akan cari tahu apakah terjadi potensi kebocoran dalam pendapatan ini?", kata Susanto Dwi Antoro.
