Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik pedas terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan pengadaan 21.000 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hasto menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan skala prioritas dan justru mencederai semangat kemandirian industri nasional yang kerap digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
"Badan Gizi Nasional seharusnya mampu merangkul seluruh elemen kekuatan rakyat tanpa harus membebani anggaran melalui pembelian kendaraan operasional dalam jumlah besar," kata Hasto usai bertemu Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (9/4).
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Ia menyarankan agar pemerintah belajar dari efisiensi platform sosial seperti Gojek atau Grab yang mampu mengintegrasikan alat produksi milik rakyat, dalam hal ini sepeda motor, ke dalam sebuah sistem pelayanan yang luas.
"Pemerintah melalui BGN lebih baik melakukan evaluasi mendalam agar program makan bergizi gratis benar-benar menyasar daerah tertinggal demi menjamin kecukupan gizi dan kecerdasan anak-anak Indonesia," kata dia.
Hasto pun menilai pengadaan motor listrik dalam jumlah besar itu bentuk pemborosan anggaran negara. Kebijakan itu menunjukkan adanya kontradiksi antara kebijakan di tingkat bawah atau teknis dan visi besar Presiden Prabowo soal efisiensi.
"Pengadaan motor listrik oleh BGN juga pengadaan mobil pick up untuk Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah yang tidak senapas dengan tekad Presiden Prabowo dalam membangun industri manufaktur dan otomotif dalam negeri," kata dia.
Hasto pun menyesalkan adanya keputusan korporasi yang justru melakukan impor besar-besaran tersebut. Menurut dia, keputusan membeli puluhan ribu motor listrik itu menjadi bukti bahwa jajaran di bawah Prabowo belum sepenuhnya memahami visi presiden untuk menumbuhkan industri nasional.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Ia menegaskan, PDI Perjuangan, dalam posisinya sebagai penyeimbang dalam sistem politik nasional, akan terus mengingatkan pemerintah untuk tetap berpegang pada prinsip urgensi dan prioritas.
Hasto menekankan inti dari kebijakan publik seharusnya mengedepankan kemampuan rakyat untuk berproduksi, di mana pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator untuk membangun daya dorong pergerakan ekonomi di daerah.
"Ya harusnya segala sesuatunya itu kepada skala prioritas. Ada sense of urgency dan sense of priority. Apa inti dari sense of urgency dan priority itu mengedepankan kemampuan rakyat berproduksi," kata dia.
