Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai wajar jika Presiden Prabowo Subianto bisa membedakan antara demonstrasi yang murni substantif dengan aksi bayaran.
Sebagai kepala negara yang memegang kendali penuh atas alat-alat negara dan intelijen, hal tersebut tentu bukan perkara sulit bagi Presiden.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Tidak sulit bagi Presiden untuk mengetahuinya. Tanpa Presiden menyampaikan di depan umum pun, kita memahami bahwa beliau mengetahui itu," ujar Andreas kepada awak media, Kamis (25/6).
Namun, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menekankan bahwa publik saat ini tidak hanya butuh sekadar pernyataan. Menurutnya, yang paling dinanti adalah langkah konkret setelah Presiden mengantongi data mengenai aksi-aksi bayaran tersebut.
"Langkah dan tindakan apa yang dilakukan terhadap demonstrasi yang substantif, dan mana tindakan untuk demonstrasi bayaran? Itu yang penting," tegasnya.
Andreas menyayangkan jika pernyataan tersebut hanya berhenti sebagai retorika. Ia menangkap kesan adanya nada ancaman semata dari ucapan Prabowo saat membahas isu sensitif ini.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Sebelumnya dalam pidato di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan mengaku tahu persis siapa saja dalang di balik aksi-aksi unjuk rasa bayaran. Kepala Negara bahkan mengungkap nominal yang diterima oleh para demonstran.
Prabowo menyebut bahwa setiap massa aksi disuntik dana sebesar Rp200 ribu per orang oleh sang koordinator untuk menggelar unjuk rasa.
