Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak menegaskan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sangat membebani APBD DKI.
Baca: Anggaran TGUPP Anies Sebesar Rp 19,8 M Harus Dicoret !
Dampaknya, lanjutnya, selain telah membuat tumpul beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI karena terlalu banyak proyek pembangunan diberikan ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro), kondisi tersebut diperparah dengan TGUPP sebagai perpanjangan tangan Gubernur di SKPD.
“Fraksi PDI Perjuangan melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh kehadiran TGUPP. Oleh sebab itu, kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan. Dan memakai dana operasional Gubernur,” Jhonny Simanjuntak dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (4/12).
Dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020, di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tiga fraksi ini menilai anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sangat membebani APBD DKI.
Kedua fraksi ini, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyampaikan kritikannya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.
Seperti diketahui, Pemprov DKI mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.
Anggaran tersebut berada pada pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI.
Baca: Gembong: Digaji Besar, Kerja TGUPP Anies Apa Saja?
Dalam pembahasan anggaran, Komisi A merekomendasikan anggaran TGUPP dicoret dari rancangan KUA-PPAS dan dialihkan menggunakan biaya operasional Anies. Sebab, TGUPP bertanggung jawab langsung kepada Anies.
Selain itu, Komisi A juga merekomendasikan adanya evaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP. Sebab, jumlah anggota dan anggaran TGUPP melonjak di era Anies. Padahal, anggaran TGUPP era pemerintahan sebelumnya tidak sebesar era Anies. Tetapi, anggaran TGUPP tersebut tetap dimasukkan KUA-PPAS DKI 2020.
