Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berada di bawah Anies Baswedan.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mempermasalahkan kinerja TGUPP yang selama ini tak bisa mereka pantau.
Baca: Antara TGUPP, Sengketa Pilpres, dan APBD Pemprov DKI Jakarta
“Tangan kami tidak sampai untuk mengawasi TGUPP,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Gembong menyarankan agar TGUPP dibiayai dari dana operasional gubernur, bukan dari APBD. Pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, gaji TGUPP dibebankan pada dana operasional gubernur.
Masalah lainnya, kata Gembong, ialah TGUPP justru lebih berpengaruh dibandingkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Alhasil, gubernur lebih mempercayai TGUPP dibandingkan dengan SKPD.
Baca: William Pertanyakan TGUPP Anies, Lelang Jabatan Mandek
“Karena TGUPP kan melekat dengan gubernur, kepala dinas dan kepala biro pasti takut dengan TGUPP,” papar Gembong seperti dikutip melalui laman tempo.co.
Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21,22 miliar untuk TGUPP tahun depan. Nilai itu naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 18,99 miliar.
