Jakarta, Gesuri.id – Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menilai langkah Presiden Jokowi yang menggunakan lahan seluar 180 ribu hektare sudah tepat.
Apalagi tanah yang dipakai adalah milik pemerintah sehingga tidak repot mengurus masalah pembebasan lahan.
Baca: Sah! Presiden Jokowi Telah Putuskan Ibu Kota Negara Baru
"Nah, mumpung di sana juga posisi tanah kan tanah negara jadi kan nggak ribet seperti daerah lain, provinsi lain saya kira itu hal yang keputusan presiden itu sudah tepat," ujar Komarudin saat dihubugi Gesuri.id, di Jakarta, Rabu (28/8).
Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, soal luasan lahan seharusnya masyarakat tidak melihatnya dalam jangka waktu pendek melainkan dalam jangka waktu yang panjang.
Sehingga keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara, dia menilainya sebagai pemikiran pimpinan yang visioner karena mampu berpikir hingga lintas generasi.
Karenanya, kata Komarudin, tidak akan ada kerugian yang berarti dengan luasan lahan yang akan dijadikan lokasi ibu kota negara baru. Menurutnya, lahan yang ada selain dibangun pusat pemerintahan juga bisa dimanfaatkan sebagai pusat penghijauan.
"Kan tidak ada kerugian kalau lahan dibebeskan sebanyak-banyaknya, sekaligus apa sih susahnya kalau ibu kota Indonesia yang baru itu dikenal ramah lingkungan, penuh dengan penghijauan, penuh hutan-hutan, kan beda kan dari pada bangun gedung pencakar langit seperti ini," papar Komarudin.
"(Jadi) tidak masalah. (Pembebasan lahan) semakin banyak kan itu lahan tidak busuk, itu kan investasi buat negara kan. Itu kan investasi punya negara," pungkasnya
Baca: Jokowi Pindahkan Ibu Kota RI Curi Perhatian Dunia
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) mengkritik desain ibu kota negara baru yang menurutnya terlalu boros. Menurutnya luasan lahan yang diproyeksikan untuk ibu kota baru terlalu luas alias pemborosan.
"Sebagai arsitek saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal kurang tepat. Asumsinya lahannya terlalu luas, 200 ribu hektar untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya boros lahannya," kata RK saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (26/8).
Menurut dia, pemerintah pusat harus belajar dari kegagalan beberapa negara dalam membangun ibu kota baru. Ia mencontohkan ibu kota Brazil (Brasilia) dan Myanmar (Naypyidaw).
"Contohnya Brazil (Brasilia) sampai sekarang tanahnya terlalu luas, manusia tidak betah dan lainnya. Myanmar (Naypyidaw) juga sama sepi," katanya.
Ia menilai yang perlu ditiru dalam penataan ibu kota baru yaitu Washington DC (Amerika Serikat). Jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa hanya membutuhkan lahan seluas 17 ribu hektare.
Baca: Ini Bedanya Rencana Pindah Ibu Kota Jokowi Dengan Soekarno
Kritikan Ridwan Kamil pun telah dijawab oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Dia mengatakan rencana pemindahan ibu kota sudah melalui kajian yang matang. Ibu kota yang baru akan mengusung konsep forest city.
"Sudah, dan kota akan berkembang dalam jangka panjang, tetap dengan konsep forest city," ujar Bambang.
