Manokwari, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, melibatkan empat unsur pentahelix, yakni akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media massa dalam pembahasan implementasi transisi energi baru terbarukan (EBT).
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, mengatakan peralihan penggunaan energi fosil ke energi ramah lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, bukan hanya kebijakan pemerintah.
“Lima pihak pentahelix harus punya kesamaan persepsi, supaya implementasi transisi EBT berjalan maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Menurut Hermus, pemerintah juga menerapkan pendekatan teknokratis guna memastikan perumusan kebijakan transisi energi mempertimbangkan kajian ilmiah, perencanaan matang, serta kebutuhan dan potensi daerah.
Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus menghemat konsumsi belanja pemerintah untuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil pada kendaraan operasional, dan pemakaian listrik.
“Setiap kebijakan itu harus memiliki kualitas yang tinggi, kalau bobotnya rendah lalu dipaksakan, akan mengalami kegagalan. Kami tidak mau hal itu terjadi,” ucap Hermus.
Dia mengakui bahwa kebutuhan terhadap energi fosil terus mengalami peningkatan seiring perkembangan aktivitas operasional pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan lainnya.
Transisi energi bukan semata-mata peralihan penggunaan jenis komoditas, melainkan transformasi pembangunan daerah untuk manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Termasuk membuka peluang usaha yang lebih ramah dengan upaya melestarikan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari Yan Ayomi menjelaskan, penyusunan rancangan peraturan untuk percepatan transisi EBT di lingkungan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.
Rancangan regulasi dimaksud mengakomodasi empat isu strategis, yaitu urgensi dan arah pengaturan, kelembagaan dan kolaborasi, mekanisme orkestrasi rencana strategis daerah, serta pelaksanaan hingga pengendalian.
“Penyusunan regulasi ini juga mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RUED Provinsi Papua Barat 2024-2050,” ujarnya.
