Ikuti Kami

Pengeroyokan Warga Marak, Deddy Sitorus Minta Pemerintah Daerah Ikut Bertanggung Jawab

Deddy: Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, terutama kepala daerah.

Pengeroyokan Warga Marak, Deddy Sitorus Minta Pemerintah Daerah Ikut Bertanggung Jawab
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti maraknya kasus warga yang tewas akibat pengeroyokan oleh sesama warga. 

Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Deddy meminta pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan masyarakat serta menyusun langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang.

"Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, terutama kepala daerah," kata Deddy dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Deddy menampilkan sejumlah video kasus pengeroyokan yang berujung kematian, termasuk kasus dugaan pencuri ayam di Tabanan, Bali, serta tewasnya seorang satpam Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Menurut Deddy, negara dan pemerintah daerah telah gagal melindungi masyarakat karena tidak ada unsur pemerintah yang hadir saat peristiwa penganiayaan berlangsung.

"Di sini negara gagal, pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Deddy mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam mencegah aksi main hakim sendiri dan mendesak Kemendagri segera menggelar pertemuan dengan kepala daerah, Polri, dan TNI untuk menyusun mekanisme pencegahan.

"Cukup, dalam seminggu ini empat kejadian. Ini negara hukum," ucap Deddy.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk menetapkan peraturan daerah dan mengambil langkah dalam kondisi darurat.

"Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," ujar Tito.

Tito juga meminta Deddy ikut mengingatkan kepala daerah agar menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat. Ia mengaku telah memeriksa partai politik asal kepala daerah Tabanan dan menyampaikan hal itu dengan nada bercanda.

“Sama seperti yang disampaikan Pak Deddy Sitorus tadi, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Beliau juga menyinggung adanya contoh video yang sempat viral, salah satunya terjadi di Tabanan,” kata Tito.

“Saya juga mohon bantuan Pak Deddy. Tadi kami bertanya di mana kepala daerahnya. Mohon maaf, ini hanya guyonan saja, Pak. Saya sempat cek, siapa kepala daerah Tabanan itu dan berasal dari partai mana. Tolong, Pak Deddy, ingatkan juga yang bersangkutan,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Deddy menjelaskan bahwa Bupati Tabanan telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan berkomitmen membiayai pendidikan anak korban.

"Saya berharap daerah lain juga melakukan hal yang sama," ungkap Deddy.

Diketahui, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya merupakan kader sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan.

Quote