Jakarta, Gesuri.id - Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) dinilai masih belum optimal. Padahal, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut telah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dan tenaga medis yang mumpuni.
Sorotan tajam ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Lampung Selatan, Lesty Putri Utami.
Menurut Politisi PDI Perjuangan tersebut, keterbatasan alat kesehatan (alkes) serta minimnya dukungan pemerintah daerah membuat RSBNH tertinggal dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya.
"Perjalanan RSBNH ini sudah sangat panjang. Bahkan sempat ada rencana dari pemerintah pusat untuk menjadikannya rumah sakit khusus narkotika. Waktu itu sudah ada pembahasan bersama kementerian, tetapi akhirnya berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan," kata Lesty, Rabu (29/7).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Lesty menjelaskan bahwa setelah rencana rumah sakit khusus batal, RSBNH difokuskan sebagai rumah sakit umum. Namun hingga kini, pembenahan yang dilakukan belum mampu menjawab kebutuhan dasar layanan kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan persoalan paling mendesak saat ini berada pada penyediaan peralatan medis.
"Dokter-dokternya sudah ada, SDM-nya mumpuni. Sayang sekali kalau tidak didukung alkes yang memadai. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat belum bisa maksimal," ujar Lesty.
Selain minimnya fasilitas pendukung, faktor lokasi yang relatif jauh dari pusat aktivitas warga turut menjadi tantangan tersendiri bagi RSBNH. Meskipun akses jalan terus membaik, masyarakat cenderung memilih rumah sakit lain yang memiliki fasilitas dan layanan lebih lengkap, seperti rumah sakit swasta di kawasan Jati Agung.
"Masyarakat pasti memilih rumah sakit yang layanannya lebih lengkap. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah agar RSBNH memiliki daya saing," tuturnya.
Menanggapi usulan Komisi V DPRD Lampung terkait penambahan sarana dan prasarana, Lesty menyatakan dukungan penuh. Kendati demikian, di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat efisiensi transfer anggaran dari pemerintah pusat, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya bertopang pada APBD.
Ia mendesak Dinas Kesehatan dan manajemen RSBNH untuk proaktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna menyerap bantuan alkes maupun program strategis lainnya.
"Kondisi fiskal daerah memang terbatas. Karena itu, pemerintah daerah harus jemput bola. Jangan hanya mengandalkan APBD, aktiflah mengajukan bantuan ke kementerian," tegasnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Mengenai anggapan publik bahwa RSBNH terkesan 'dianaktirikan' dibandingkan rumah sakit milik Pemprov Lampung lainnya, Lesty menilai pandangan tersebut cukup beralasan.
"Kalau dibilang seperti dianaktirikan, menurut saya itu wajar. Rumah sakit ini berada di bawah naungan Pemprov, tetapi perhatian dan pengembangannya belum sebanding dengan rumah sakit provinsi lainnya," ucapnya.
Lesty optimistis RSBNH memiliki potensi besar menjadi pusat layanan rujukan utama apabila pemerintah berani berinvestasi pada penyediaan fasilitas pendukung.
"Kalau fasilitasnya lengkap, masyarakat pasti datang. Di awal memang butuh investasi, tetapi dalam jangka panjang manfaatnya jauh lebih besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat Lampung," pungkas Lesty.
