Jakarta, Gesuri.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai pergantian pimpinan Bank Indonesia (BI) harus dijadikan momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral.
Langkah ini dinilai mendesak agar pemerintah dan BI segera merumuskan core policy (kebijakan inti) yang menjadi pijakan bersama dalam menentukan arah ekonomi nasional ke depan.
Tanggapan tersebut disampaikan Said merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI kepada DPR RI.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Destry dan Aida bukan orang baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki rekam jejak panjang sebelum menjadi bagian dari pimpinan Bank Indonesia," ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8).
Said menilai latar belakang kedua figur teknokrat tersebut menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan (confidence) para pelaku pasar, terutama di tengah gejolak ekonomi global.
Ia juga mengapresiasi keputusan Presiden yang memilih sosok profesional non-partisan untuk menjaga independensi bank sentral.
"Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah manis reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, dan memberikan kepastian arah kebijakan bagi pelaku pasar," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Said menyoroti ganda-mandat yang diemban BI: tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan UMKM.
Guna menyelaraskan mandat tersebut dengan kebijakan fiskal pemerintah, Said mendesak Menteri Keuangan dan calon pimpinan BI mendatang untuk duduk bersama merumuskan narasi kebijakan yang terintegrasi.
"Sejujurnya, kita belum memiliki narasi kebijakan yang secara utuh mengerangkai arah fiskal dan moneter. Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru," jelasnya.
Sebagai ilustrasi, Said mencontohkan penentuan prioritas nilai tukar rupiah:
- Opsi Ekspor: Apakah Indonesia akan memperkuat ekspansi ekspor industri dengan mendukung pelemahan rupiah secara terbatas?
- Opsi Inflasi Impor: Ataukah memilih menekan inflasi sektor pangan dan energi (yang bergantung pada impor) dengan memperkuat nilai tukar rupiah?
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Kejelasan pilihan strategis ini dinilai sangat penting untuk menciptakan orkestrasi ekonomi yang solid sekaligus memberikan sinyal positif bagi pasar.
Said mengaku optimistis koordinasi antara Kemenkeu dan BI akan berjalan mulus. Pasalnya, hubungan kerja dan komunikasi antara Menteri Keuangan dengan Destry Damayanti maupun Aida S. Budiman telah terjalin lama dan harmonis.
"Keduanya berpotensi besar mampu membangun koordinasi yang kuat, merumuskan core policy, serta membagi peran secara presisi dalam menjalankan kebijakan fiskal dan moneter nasional," pungkas Said.
