Jakarta, Gesuri.id– Anggota DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti tajam mekanisme penayangan film di bioskop tanah air yang saat ini masih didominasi oleh logika negosiasi pasar murni.
Menurutnya, sistem yang berlaku memungkinkan sebuah judul film terus bertahan di layar hanya jika memiliki daya jual tinggi dan laris manis secara komersial.
Samuel menilai bahwa jika industri hanya berpaku pada hukum pasar, maka keberlangsungan karya kreatif lokal akan selalu terancam.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
"Kita lihat bahwa mekanisme penayangan ini berbasis negosiasi pasar. Karena negosiasi pasar, film bagus, dia laku, ya dia bisa jalan terus," ujarnya saat menyampaikan pandangan terkait industri kreatif.
Sebagai representasi masyarakat di parlemen, Samuel menekankan pentingnya intervensi kebijakan yang memihak pada sineas dalam negeri. Ia memandang negara harus hadir untuk menyeimbangkan dominasi kapitalisme dalam industri hiburan.
"Tapi kami melihat di sini, karena kami mewakili masyarakat, tentunya perlu ada keberpihakan," tegas Samuel.
Salah satu tantangan besar yang belum terselesaikan adalah distribusi layar bioskop yang saat ini masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Kondisi ini dinilai membatasi ruang gerak film nasional untuk menjangkau penonton secara merata di seluruh wilayah Indonesia, yang pada akhirnya memengaruhi angka penjualan tiket.
Tanpa adanya payung hukum yang kuat, Samuel mengkhawatirkan film nasional akan terus kalah telak dalam persaingan yang tidak setara.
"Kalau kita tidak menggarisbawahi keberpihakan, bagaimana menjamin film nasional tidak kalah oleh mekanisme semata?" tanyanya retoris, menyoroti ketimpangan dukungan anggaran antarproduksi film.
Tantangan tersebut kian berat ketika film lokal harus berhadapan dengan gempuran film internasional yang didukung oleh modal promosi raksasa.
"Belum lagi kalau kita membandingkan dengan film-film internasional yang gaungnya itu sangat mengangkat film itu sendiri," tambah Samuel menjelaskan situasi lapangan.
Menyikapi fenomena ini, Samuel melontarkan gagasan mengenai kemungkinan penerapan regulasi yang lebih ketat, termasuk soal porsi penayangan. Ia mempertanyakan,
"Apakah mungkin menetapkan kuota wajib penayangan film nasional? Dan kami di sini, DPR RI, ingin sekali mendorong masalah keberpihakan ini." Katanya
Meski mendorong adanya mandat kuota, ia tetap bersikap realistis terhadap kelangsungan bisnis pemilik bioskop. Ia mengakui bahwa sisi ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama bagi pengusaha.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
"Kita juga sadar sebagai pihak pebisnis, kalau filmnya tidak laku, mau diapakan?" tuturnya secara objektif.
Sebagai langkah konkret, Samuel mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan solusi terbaik bagi ekosistem perfilman.
"Nah, ini yang menurut kami di DPR RI, perlu kita bicara bersama yuk. Saya menggarisbawahi masalah keberpihakan tadi," pungkasnya menutup pernyataan.
