Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Dewi Juliani, S.H., M.H, meminta pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi akibat meningkatnya tekanan harga minyak mentah dunia.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen.” ujar Hj. Dewi Juliani, dikutip Selasa (15/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi proyeksi PT Pertamina Patra Niaga bahwa harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex berpotensi berada di kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter apabila tren kenaikan harga minyak global terus berlanjut.
Menurut Hj. Dewi, kenaikan harga minyak dunia yang kembali menembus level di atas US$100 per barel harus menjadi perhatian serius. Sebab, dampaknya tidak hanya terhadap sektor energi, tetapi juga dapat menekan biaya logistik, transportasi, produksi industri, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Pertamina, Hj. Dewi menilai kondisi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah dan gangguan jalur distribusi energi internasional, memang menjadi faktor yang memengaruhi harga minyak dunia. Namun, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelola dampaknya di dalam negeri.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya merespons ketika harga minyak sudah meningkat, tetapi segera menyiapkan skenario mitigasi apabila harga minyak dunia bertahan tinggi dalam waktu panjang.
Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan antara lain menjaga stabilitas pasokan energi, memperkuat efisiensi operasional Pertamina, memastikan tata kelola distribusi BBM berjalan baik, serta menjaga transparansi dalam setiap kebijakan penyesuaian harga.
Hj. Dewi juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih kuat terhadap seluruh rantai pasok BBM, mulai dari pengadaan, distribusi, ketersediaan stok, hingga pembentukan harga di tingkat konsumen. Menurutnya, tekanan harga minyak global tidak boleh menjadi ruang bagi munculnya masalah yang membebani masyarakat.
“Pengawasan harus diperkuat. Kita harus memastikan setiap kebijakan harga benar-benar didasarkan pada kondisi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Distribusinya harus tepat, stoknya harus terjaga, dan struktur biayanya juga harus transparan,” ujar Hj. Dewi.
Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, ia menegaskan fungsi pengawasan DPR terhadap Pertamina akan terus dijalankan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha BUMN energi, ketahanan energi nasional, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
“Pertamina harus terus melakukan efisiensi dan mencari ruang penghematan agar tekanan biaya akibat kenaikan minyak dunia tidak seluruhnya dialihkan kepada masyarakat. Ketahanan energi nasional harus tetap berjalan, tetapi keterjangkauan harga juga harus menjadi prioritas,” katanya.
Hj. Dewi menegaskan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan tiga hal utama, yaitu ketahanan energi nasional, keberlanjutan operasional Pertamina, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Ia meminta setiap keputusan terkait penyesuaian harga BBM dilakukan secara transparan, terukur, dan berdasarkan kajian yang matang.
“Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli rakyat dan tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Hj. Dewi Juliani, akan terus mendorong kebijakan energi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat.
“Yang paling penting, masyarakat jangan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat gejolak yang berasal dari luar negeri. Pemerintah harus hadir memastikan stabilitas energi tetap terjaga,” pungkasnya.
