Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menanggapi pandemi COVID-19 di Tanah Air yang belum usai.
Bahkan, fakta menunjukkan Selasa (25/1) kasus harian hampir menyentuh lima ribu kasus, tepatnya di angka 4.878. Kenaikan signifikan ini menjadi alarm bagi penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Putra meminta pemda yang berwenang memutuskan PTM agar sensitif terhadap perkembangan COVID-19, apalagi ditambah ancaman varian omicron.
Baca: PEN Rendah, Putra Kritik Program Beli Buatan Indonesia
“Saya meminta juga agar Dinas Pendidikan dan pemkot itu memahami jangan sampai memaksakan PTM 100 persen di daerahnya yang memang sebarannya sangat tinggi,” kata Putra, di Jakarta, Rabu (26/1).
Putra mengaku menerima laporan ada daerah yang enggan menerapkan belajar online karena takut dimarahi oleh Dinas Pendidikan setempat. Namun, Putra tak merinci di mana daerah tersebut.
“Saya mendapatkan informasi juga bahwa di sekolah-sekolah itu takut menerapkan online karena takut ditegur sama Dinas Pendidikan, padahal ada temuan (kasus corona). Nah, hal seperti ini tidak boleh terjadi, saya minta pemerintah, Dinas Pendidikan, pemda, sensitif terhadap perkembangan COVID-19 atau varian Omicron di daerah masing-masing,” urai politikus PDI Perjuangan ini.
Baca: Putra: PTM Terbatas Kampus di DKI Butuh Kesadaran Kolektif
Jika Pemda tak mengindahkan perkembangan COVID-19 dan tetap menggelar PTM, Putra mengimbau agar pemerintah pusat turun tangan.
"Saya rasa pemerintah pusat harus turun tangan. Dalam hal ini Kemendagri atau Kemendikbud harus memberikan masukan kepada pemda agar tidak memaksakan PTM 100 persen di daerah yang memang sebarannya COVID tinggi," kata Putra.
"Yang penting ini adalah isu kesehatan. Kita mengejar learning loss, setuju. Tapi jangan ditabrak realitas kesehatan yang terjadi di daerah masing-masing. Karena orang tua juga pada takut semua kalau terjadi apa-apa,” tandas Anggota DPR-RI Dapil Jakarta Timur itu.
