Ikuti Kami

PEN Rendah, Putra Kritik Program Beli Buatan Indonesia

"Di akhir tahun saya sebenarnya sudah pernah memberikan catatan terkait serapan dana PEN yang menurut saya bisa dimaksimalkan".

PEN Rendah, Putra Kritik Program Beli Buatan Indonesia
Anggota DPR Komisi X Putra Nababan dalam Raker dengan Menteri Pariwisat Ekraf Sandiaga Uno di Jakarta, Senin (24/1). (Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR Komisi X Putra Nababan mengritik kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang tidak optimal dalam menyerap anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk program Beli Buatan Indonesia (BBI) yang juga rendah. Padahal program BBI sangat dibutuhkan pelaku pariwisata ekraf di Indonesia. 

Baca: Putra Harapkan Anggaran Kemenparekraf Naik

"Di akhir tahun saya sebenarnya sudah pernah memberikan catatan terkait serapan dana PEN yang menurut saya bisa dimaksimalkan. Artinya serapan 82% bisa optimal sehingga Rp 87 miliar tidak perlu kembali ke kas negara dan dapat dioptimalkan di tengah kebutuhan pariwisata dan ekraf," katanya dalam Raker dengan Menteri Pariwisat Ekraf Sandiaga Uno di Jakarta, Senin (24/1). 

Putra juga mengkritik program Beli Buatan Indonesia yang terserap di bawah 25 % meskipun baru mulai digelontorkan di paro ketiga 2021. "Besar harapan saya serapannya bisa diatas 50 %, apalagi Saudara Menteri pernah menyampaikan bahwa jumlah pelaku ekraf itu 18 juta lebih. Jika hanya terserap 24 % berarti yang mendapatkan manfaatnya hanya 4,3 juta orang," tandasnya. 

Menurut Putra, Program BBI itu sangat dibutuhkan sekali di masa pandemi Covid 19. Untuk itu Saudara Menteri harus bisa menunjukan keberpihakan apalagi program BBI sangat dibutuhkan. "Program BBI ini bicara tentang keberpihakan. Jadi menurut saya, jika memang program BBI ini kembali diberlakukan di tahun 2022 maka harus disegerakan. Serapannya harus di atas 90 %," tandasnya. 

Selain itu, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga kecewa dengan serapan angkatan kerja sektor Pariwisata di tahun 2021. Berdasarkan data capaian kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif tenaga kerja pariwisata di tahun 2021 mencapai 14,3 juta. Sedangkan tahun 2020 adalah 13,97 juta.

Sementara capaian tenaga kerja Ekraf tahun 2021 adalah 19,83 juta orang. Untuk tahun 2020 jumlah tenaga kerja Ekraf mencapai 19,39 juta orang. Dari data tersebut terlihat tidak ada penambahan signifikan untuk angkatan kerja di sektor pariwisata.

"Tidak bertambahnya angkatan kerja itu karena banyak dari lulusan vokasi Pariwisata yang jadi pengangguran. Bahkan berdasarkan data BPS Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan vokasi SMK adalah yang paling tinggi. Angkanya mencapai 11,13 %. Sementara TPT lulusan SMA berada di urutan kedua dengan 9,09 %. Menyusul TPT lulusan SMP adalah 6,45 %, Universitas 5,98%, Diploma I-III dengan 5,87 % dan SD dengan 3,61 %," katanya. 

Baca: Putra: Refocussing Tak Berpihak & Lindungi Pelaku Parekraf

Namun tingginya tingkat pengangguran lulusan vokasi ini ternyata tidak bisa diserap oleh program Gaspol dari Kemenparekraf. Padahal Gaspol itu bertujuan untuk menyerap angkatan kerja terutama dari lulusan vokasi pariwisata. "Program Gaspol tidak menunjkan signifikansi kenaikan jumlah angkatan kerja terutama dalam menyerap lulusan vokasi pariwisata," ujarnya.

Quote