Kupang, Gesuri.id - Presiden Jokowi berkomitmen kepada warga NTT akan membangun 13 bendungan tambahan di daerah tersebut. Dengan demikian total bendungan di daerah itu menjadi 20 bendungan.
Baca: Jokowi: Target 49 Bendungan Tahun Ini Baru 20% dari Total
"Saat datang ke NTT baru-baru ini saya sempat berbicara dengan Pak Presiden soal penambahan bendungan dan Presiden berjanji untuk lima tahun ke depan akan kasih kita bendungan lagi sehingga jumlahnya mencapai 20 bendungan," kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi di Kupang, Jumat (24/5).
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan rapat Koordinasi Penanganan Percepatan Air Bersih di Provinsi NTT di salah satu hotel di Kota Kupang.
Menurut Josef Nae Soi, NTT memang sangat membutuhkan air. Di daerah lain, kata dia, NTT sudah sangat terkenal dengan kekeringan.
Sebab dari pengalaman yang ia peroleh waktu orang luar NTT hendak tugas ke NTT, selalu muncul pertanyaan ada air atau tidak. Ada listrik atau tidak.
"Saya minta kita sungguh-sungguh dalam rapat koordinasi ini. Kita simpan dulu yang dimensi idealis. Diskusi yang teori-teori, kita simpan. Sekarang kita harus mulai serius dengan apa yang saya namakan dimensi realitas, kontekstual. Yaitu banyak masyarakat yang butuhkan air," ujar pria asal Ngada tersebut.
Mantan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan, sesuai ilmu manajemen, ia lebih tertarik untuk menggunakan istilah kolaborasi dari pada koordinasi. Karena lebih mengedepankan hubungan simbiosis mutualisme.
Sebab, menurut dia, kalau dalam koordinasi masih ada ego sektoral, ada yang bersifat basa-basi. Sementara kalau kolaborasi,ia memberikan sesuatu, dia juga timbal balik memberikan sesuatu.
"Namun karena istilah yang lebih populer sesuai nomenklatur adalah koordinasi, bolehlah dipakai itu. Tetapi harus diingat selalu, istilahnya boleh koordinasi, tapi maknanya kolaborasi," ujar dia.
Lebih lanjut mantan anggota Komisi V DPR RI itu mengungkapkan, mengurus air tidak boleh memakai struktur dan jangan perdebatkan mengenai wewenang. Kalau ada peraturan yang menghalangi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan air, peraturan itu bisa didiskusikan untuk diubah secara cepat.
"Intinya air itu harus sampai ke rakyat. Bagaimana air sampai ke rakyat. Baru kemudian dari sini, cari sumber air, bagaimana konservasi air. Bagaimana kita memelihara supaya sumber daya air itu ada. Mari kita keroyok ini sama-sama," ujar dia.
Presiden Joko Widodo sendiri saat berkunjung ke Kabupaten Belu untuk meresmikan Bendungan Rotiklot mengatakan bahwa air adalah kunci kesejahteraan di NTT.
Baca: Presiden Janjikan Pembangunan Bendungan di Sumba Tengah
"Saya menyampaikan bahwa di NTT untuk menuju ke sebuah kemakmuran tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya air," ujarnya.
Presiden Jokowi menyebutkan jika di provinsi lain hanya dibangun satu bendungan, maka di NTT dibangun tujuh bendungan, dan yang sudah selesai Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang dan Bendungan Rotiklot.
