Jakarta, Gesuri.id - Presiden RI Joko Widodo melaporkan kondisi perekonomian Indonesia yang tetap stabil di hadapan peserta rakernas dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-47 PDI Perjuangan.
"Ibu Mega perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah perekonomian dunia yang terus menurun dan bergejolak. Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2019 alhamdulillah masih tumbuh di atas 5 persen lebih sedikit, dan 5 tahun lalu tumbuh di atas 5 persen," kata Presiden Jokowi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan HUT Ke-47 PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (10/1).
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden, yaitu Jusuf Kalla, Boediono, dan Tri Sutrisno, para menteri kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga tinggi negara, dan para ketua parpol dan pengurus DPD, DPC, serta kader PDI Perjuangan.
Baca: Hasto Harap Kaum Muda Terinspirasi dari Pameran Rempah
"Kemiskinan turun dari 11 persen menjadi 9,41 persen. Ketimpangan gini rasio dari 0,41 menjadi 0,38. Akan tetapi, masalah terbesar yang kita alami bertahun-tahun adalah masalah defisit transaksi berjalan. Kenapa ini terjadi? Problemnya adalah impor kita yang masih besar dan ekspor kita yang harus terus kita tingkatkan," ungkap Presiden.
Presiden pun meminta dilakukan transformasi ekonomi dari yang tadinya hanya mengekspor bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi melalui hilirisasi industri.
"Saya berikan contoh, CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit). Kita tahu negara kita sekarang memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi, sekarang kurang lebih 46 juta ton per tahun. Bayangkan kalau itu diangkut oleh truk yang kecil, berapa juta truk, kalau satu truk mengangkut 4 ton yang kita butuh 11 juta truk untuk angkut. Bayangan betapa produksi kita besar," kata Presiden menjelaskan.
Padahal, lanjut Presiden, kalau dibandingkan negara tetangga, produksi CPO Indonesia masih kurang 4 juta ton.
"Apa yang ingin saya sampaikan, jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita ubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan," kata Presiden menambahkan.
Presiden pun mencontohkan masalah ekspor CPO Indonesia yang dipermasalahkan Uni Eropa (UE).
"UE memunculkan isu tidak ramah lingkungan, sebetulnya kenapa, sih, mereka ngomong begitu? Karena sawit ini bisa lebih murah daripada minyak bunga matahari mereka. Ini hanya perang bisnis antarnegara tapi dipakai alasan terus. Kamu tidak beli CPO, kita tidak apa-apa karena kita telah menjadikan minyak sawit kita menjadi B20 dan tahun ini B30," kata Presiden menegaskan.
Kebijakan bauran solar dan 20 persen biodiesel (B20) akan diperluas ke sektor nonsubsidi mulai Agustus 2018. Saat ini, kebijakan biodiesel 20 persen baru diterapkan pada sektor bersubsidi atau penugasan publik (public service obligation/PSO), yaitu solar, yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebanyak 15,62 juta kiloliter.
"Ya, kita pakai sendiri saja seperti tadi yang disampaikan Ibu Mega. Bayangkan, dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih Rp110 triliun per tahun dan nantinya kalau sampai kepada B50 yang jelas lebih Rp200 triliun, yang riset siapa? Oleh profesor-profesor di ITB. Bukan dari negara lain. Memang lama, sudah lama diriset namun untuk masuk ke industri," katanya.
Namun, bila semuanya sudah bisa diolah di dalam negeri, Indonesia menurut Presiden dapat sampai ke CPO B100.
"Saya tak bisa bayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah biodiesel, semuanya artinya ramah lingkungan dan komoditas-komuditas yang lainnya seperti yang kedua, nikel. Kita ini sudah ekspor nikel ore sudah berapa juta ton selalu bahan mentah. Sejak Januari kemarin setop karena strategi besar kita ke depan ingin jadikan nikel lithium battery yang dipakai untuk mobil listrik karena Indonesia adalah produsen terbesar nikel," kata Presiden menjelaskan.
Hal itu, menurut Presiden Jokowi, memang berat. Akan tetapi, kalau negara tidak memiliki strategi ekonomi besar dalam rangka merancang pembangunan jangka panjang, Indonesia akan jadi eksportir bahan mentah.
Baca: Presiden: Kekerasan Pada Anak Bagai Fenomena Gunung Es
"Ini riset yang terus kita lakukan agar yang namanya lithium battery dalam 2—3 tahun akan ketemu yang harganya bisa diterima pasar. Satu per satu akan kita setop mungkin tahun depan bauksit, tahun depannya timah, tahun depannya batu bara, kopra setop. Ingat kopra, minyak kelapa bisa dijadikan avtur. Ini sudah hampir ketemu kalau ini ketemu semua pesawat bisa kita ganti dengan kelapa yang dihasilkan rakyat," ungkap Presiden.
Contoh-contoh tersebut, menurut Presiden, sesuai dengan prinsip Trisakti Soekarno.
"Kita harus berdikari di bidang ekonomi sehingga kita tidak mudah ditekan siapa pun, negara mana pun, dan kita harus mandiri secara politik berdaulat secara politik karena kita memiliki semua yang kita olah sendiri. Berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dan berkebudayaan. Itu yang diajarkan Bung Karno," kata Presiden menegaskan.
