Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas mandeknya proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu Balikpapan Barat.
Desakan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2025/2026 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (6/7/2026).
“Persoalannya bukan di situ. Kita harus paham alur dari awal sampai akhir. Kenapa proyek ini mandek dan tidak diteruskan? Kenapa kontraktornya lari tanpa menyelesaikan pekerjaan? Ini pertanyaan besarnya,” ujar Najib.
Menurut Najib, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pembentukan Pansus sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap proyek pembangunan RS Sayang Ibu Balikpapan Barat yang hingga kini tidak dilanjutkan oleh kontraktor pelaksana.
Ia menjelaskan, proyek senilai Rp106 miliar yang bersumber dari APBD 2024 tersebut baru memulai pekerjaan fisik pada pertengahan Juni 2025, dengan pencairan termin pertama sebesar 20 persen kepada kontraktor.
Meski Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tidak menemukan adanya penyelewengan dan sebagian dana termin pertama telah dikembalikan oleh kontraktor, Najib menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada nominal dana yang telah dikembalikan.
Fraksi PDI Perjuangan menduga terdapat persoalan sejak tahap awal proyek yang menyebabkan kontraktor tidak melanjutkan pekerjaan. Salah satu dugaan yang mencuat adalah adanya ketidaksesuaian antara dokumen lelang dengan kondisi riil di lapangan, termasuk karakteristik tanah yang membutuhkan penanganan khusus di luar rencana anggaran biaya (RAB).
“Melalui Pansus ini, kita akan bedah semuanya. Kita evaluasi apakah dokumen perencanaannya yang salah sejak awal sehingga kontraktor tidak sanggup melanjutkan, atau ada kendala teknis lain,” jelasnya.
Selain menyoroti aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran, Najib mengatakan Pansus nantinya juga akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dampak pembangunan proyek. Sejumlah warga di sekitar lokasi disebut mengalami kerusakan rumah berupa retakan yang diduga akibat aktivitas proyek.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini surat resmi usulan pembentukan Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan belum memperoleh tanggapan dari pimpinan DPRD Kota Balikpapan.
Najib menegaskan, evaluasi menyeluruh melalui Pansus menjadi syarat penting sebelum pemerintah kota melanjutkan proyek melalui lelang baru maupun mengalokasikan anggaran lanjutan.
“Bagaimana proyek mau dilanjutkan atau diganti kontraktor baru kalau masalah sebelumnya belum diurai? Lewat Pansus, kita bisa tahu masalah sebenarnya. Dari sana, kita bisa menyimpulkan apakah alokasi sisa anggaran nanti cukup atau kurang, termasuk untuk mengakomodasi perbaikan rumah warga yang rusak,” pungkasnya.
