Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menindaklanjuti peringatan UNESCO, yang memberikan kartu kuning untuk status Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara.
Ia mengatakan, langkah konkret dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan harus segera dijalankan, demi mencegah pencabutan status UNESCO Global Geopark terhadap Kaldera Toba.
"DPR mengingatkan dengan tegas seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk segera melakukan langkah konkret dan terkoordinasi menyelamatkan status UNESCO Global Geopark (UGGp) Kaldera Toba yang kini terancam dicabut," kata Puan, Kamis (22/5/2025).
Adapun ancaman pencabutan status itu muncul karena pihak pengelola Geopark Kaldera Toba dianggap tidak mengoptimalkan masa pembenahan dua tahun yang diberikan UNESCO.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Puan, UNESCO telah memberikan peringatan atau kartu kuning soal Geopark Kaldera Toba sejak 2023 lalu.
Ketika itu, UNESCO juga memberikan empat rekomendasi utama dalam perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba, antara lain peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset, revitalisasi, dan optimalisasi badan pengelola.
"Kalau status UNESCO Global Geopark (UGGp) sampai dicabut, ini bukan hanya kegagalan administratif, tetapi pukulan telak terhadap kredibilitas kita sebagai negara yang menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis nasional,” ucapnya.
Oleh karena itu, Puan mengingatkan pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bekerja secara maksimal dalam memenuhi rekomendasi UNESCO.
Politisi PDI Perjuangan itu pun memastikan bahwa DPR mendukung penuh segala intervensi yang dilakukan, guna mempertahankan status keanggotaan Kaldera Toba di UNESCO.
"Ini urusan serius, jangan sampai tersandera oleh ketidaksinkronan birokrasi. Rekomendasi UNESCO harus dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
