Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengirim surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat, untuk mendesak tindakan segera mengakhiri bencana kemanusiaan di Jalur Gaza.
Surat tersebut berjudul Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza.
"Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya berkirim surat, mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus-menerus dilakukan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan," kata Puan dalam suratnya, dikutip pada Rabu (13/8/2025).
Dalam suratnya, Puan mengutip laporan terbaru dari badan-badan PBB, termasuk WFP, UNICEF, dan UN OCHA, yang mengungkap tingkat kerawanan pangan kritis di Gaza yang masuk kategori Fase 5 (kelaparan). Lebih dari 1,1 juta orang mengalami kerawanan pangan parah, sementara sekitar 500.000 anak-anak terdampak malnutrisi akut, dengan sebagian dikategorikan sebagai ‘sangat kurus’, menurut UNICEF.
Puan juga menyoroti meningkatnya kematian akibat kelaparan, terutama di Gaza utara, di mana bayi-bayi meninggal dunia akibat kekurangan susu formula. Ia menyebut lebih dari 70% lahan pertanian, pasar, dan toko makanan telah hancur, sementara akses terhadap pangan pokok dan pasokan medis sangat terbatas selama berbulan-bulan.
"Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang," tutur Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, termasuk membiarkan warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan.
"Tindakan-tindakan ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat hukum internasional apabila dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, atau agama dengan cara menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting, serta menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan mereka secara fisik," ucapnya.
Dalam surat tersebut, Puan mengajukan sejumlah langkah yang diharapkan dapat diambil PBB. Pertama, mengumumkan secara resmi status kelaparan di Jalur Gaza sesuai Klasifikasi Fase Terpadu (IPC).
Kedua, mendesak Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan sidang darurat untuk mencegah penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.
"Ketiga, jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan berlanjut, aktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," ungkap Puan, yang merupakan perempuan pertama menjabat Ketua DPR RI itu.
Puan juga mendorong PBB memastikan akses kemanusiaan penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza dengan membangun koridor kemanusiaan di bawah pengawasan PBB.
Langkah berikutnya, membantu memobilisasi dukungan segera untuk dana kemanusiaan darurat bagi Gaza, termasuk penyediaan makanan, obat-obatan, dan air bersih.
Ia pun menyerukan pemulihan bantuan kemanusiaan melalui UNRWA dan badan-badan PBB lainnya, serta organisasi kemanusiaan netral dan imparsial, kepada penduduk terdampak di Gaza.
"Kita tidak bisa tinggal diam sementara kekejaman ini terjadi di hadapan kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tak berdaya dari penindasan," tegas cucu Proklamator RI Sukarno itu.
"Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini," pungkas Puan dalam suratnya kepada Antonio Guterres.
