Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI yang juga wakil bendahara PDI Perjuangan, Rudianto Tjen mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam pengiriman pasukan TNI ke wilayah konflik Gaza, Palestina.
Rudianto menegaskan pengiriman pasukan lazimnya di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bukan atas nama organisasi baru Board of Peace (BoP).
"BoP inikan organisasi baru bentukan Amerika, kalau pasukan kita dikirim artinya sudah di luar koridor. Harusnya melalui PBB, biasanya kan begitu," kata Rudianto di Pangkalpinang, dikutip Minggu (8/3/2026).
Rudianto yang berasal dari dapil Bangka Belitung menegaskan bahwa Indonesia terkesan ikut blok Amerika melalui kebijakan ekonomi yang disusun dalam BoP.
"Sejak awal memang kita sudah sampaikan pandangan di Komisi I, apalagi ini organisasi baru, bentukan Trump, bentukan Amerika. Kita kan komplain, mengapa tidak di bawah PBB. Setelah perjanjian dagang itu, apa yang dilakukan Amerika kita ikut, seakan ikut blok Amerika," ujar Rudianto.
Sebagaimana diketahui Komisi I membidangi urusan pertahanan, luar negeri, intelijen dan informatika.
Rudianto mengatakan, alokasi dana Rp 17 triliun juga sempat dipertanyakan, namun pemerintah berdalih bahwa anggaran tersebut bagian dari pembiayaan pengiriman pasukan.
"Karena alasan kemanusian, demi menghindari pembantaian di Palestina ya kita maklumi," beber Rudianto.
Di sisi lain Rudianto berharap alokasi dana tetap diprioritaskan untuk pembangunan dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat kita masih banyak yang lapar. Kejadian di NTT kita perlu beri perhatian. Tetapi memang karena alasan kemanusiaan tadi yang disampaikan pemerintah jadi ada kebijakan untuk Palestina," beber Rudianto.
Rudianto menekankan bahwa Indonesia harus tetap menjaga sikap non blok dalam politik luar negerinya.
"Harus, posisi non blok harus dijaga," tegas politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Rudianto, permasalahan BoP serta rencana pengiriman pasukan ke zona konflik Timur Tengah akan kembali dibahas DPR RI setelah masa reses.
"Memang ada banyak penolakan dari masyarakat terkait pengiriman pasukan, nanti kami sampaikan setelah masa reses," ujar Rudianto.
Rudianto juga memastikan bahwa PDI Perjuangan terus mengawal kebijakan luar negeri pemerintah agar berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
