Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.
"Kita tentu saja mendukung proses hukum yang sekarang ini sudah atau akan berlangsung," kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).
Puan meminta Kejagung bisa mengungkap para pemain di balik kasus tersebut.
Baca: Mardani Maming Ajak Petani Karet & Sawit Lawan Kesewenangan
"Tentu saja saya minta supaya kejaksaan atau penegak hukum bisa mengusut oknum-oknum atau pihak-pihak yang memang terlibat dalam proses atau hal-hal yang ada di lapangan sehingga terjadinya kelangkaaan migor yang kemudian mengakibatkan masyarakat dirugikan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Puan mengatakan DPR RI segera memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi pekan depan.
"Insya Allah saya dapat laporannya mungkin minggu depan sebelum Lebaran akan ada rapat dengan Mendag di masa reses," ujarnya.
Puan menjelaskan pemanggilan terhadap mendag untuk mengklarifikasi polemik kelangkaan minyak goreng.
Baca: Puan Bagikan 9.000 Paket Bantuan di Kota Surakarta
"Ya tentu saja untuk menanyakan permasalahan karut-marut kelangkaan minyak goreng dan masalah internal yang terjadi kenapa kemudian bisa terjadi hal seperti ini, dengan komisi yang terkait," katanya.
Diketahui, Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.
3 tersangka dari pihak swasta adalah: Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas
