Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serius dalam mewacanakan penghapusan Ujian Nasional.
Putra tidak ingin jika kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim nantinya bermasalah dan berimbas kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Jangan sampai kebijakan yang populis ini nanti mendadak ada apa-apa, kan yang kena Pak Jokowi juga. Saya adalah (kader) partai pengusung Pak Jokowi, PDI Perjuangan, kita enggak mau yang kena nanti Pak Jokowi gitu loh," kata Putra dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Merdeka Belajar Merdeka UN!' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).
Terkait hal tersebut, Mantan Pemred Metro TV ini pun menyatakan bahwa dalam rapat Komisi X yang berlangsung Jumat (13/12) kemarin bersama Mendikbud selama 7,5 jam pihaknya telah meminta Nadiem untuk menyerahkan kajian yang matang dan komprehensif terkait wacana penghapusan UN.
"Jangan sampai nanti sudah diputuskan, tiba-tiba kajiannya, mohon maaf, agak melenceng sedikit jadi polemik lagi, apalagi terkait dengan hukum," pungkas Putra.
Selain meminta Kemendikbud menyerahkan kajian kepada Komisi X, Putra menegaskan pihaknya juga meminta Nadiem untuk menyerahkan menyerahkan cetak biru dan dan grand design pendidikan Nasional. Sehingga kebijakan pendidikan termasuk yang terkait UN tidak berubah-ubah.
"Ketika kita bicara cetak biru itu kita bukan hanya bicara dua tahun, tiga tahun, (tapi) kita bicara lima tahun, sepuluh tahun, dan kita tidak beli kucing dalam karung," ujar Putra.
"Jangan ganti menteri ganti kebijakan (dan) ganti kurikulum ganti grand design-nya," sambungnya.
