Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menanggapi rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Juli 2021.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, PTM Juli mendatang sudah disepakati DPR RI dan Pemerintah pada Januari lalu, telah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB).
"Soal pendidikan tatap muka, saya di Komisi X DPR konsisten pada komitmen awal. Sesuai SKB 4 Menteri, kami akan serahkan kepada Pemerintah Daerah untuk membuka sekolah sesuai kondisi Covid-19 di daerah masing-masing. Karena, yang tahu kondisi Covid-19 di daerah itu bupati, wali kota, dan gubernurnya. Bukan DPR. Jadi, sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing daerah," ujar Putra, saat diwawancarai sebuah media nasional, baru-baru ini.
Putra menegaskan, Komisi X DPR tidak mau anak-anak didik di negeri ini menjadi generasi yang loss learning. DPR, sambung Putra, tidak mau generasi muda Indonesia kehilangan pengalaman belajar, sebab hal itu sangat penting.
Baca: Dukung Pembelajaran Tatap Muka, Ini Catatan Putra Nababan
Putra juga menyatakan, bahwa vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang mencapai lebih dari 1 juta orang, sudah sesuai rencana.
"Rencana ini sudah kami bicarakan dari bulan Desember lalu. Learning loss, sistem hybrid dan sebagainya," ungkapnya.
Putra pun mengatakan, meski target vaksinasi pada Juli belum tercapai, bukan berarti semua sekolah tidak boleh dibuka. Dia menegaskan, sekolah yang sudah memenuhi syarat, seperti semuanya sudah divaksin, boleh dibuka.
"Masak harus ikut yang belum. Ini tidak harus dari Sabang sampai Marauke sama dulu, baru dibuka. Kalau sudah ada yang bisa, ya jalan saja. Indonesia bukan Jakarta doang. Apalagi, di Jakarta sudah banyak yang divaksin. Serentak dalam masalah ini, bukan betul-betul serentak langsung dibuka semuanya. Serentak di sini, maksudnya bagi yang sudah memenuhi syarat saja, dibuka sama-sama," ujar Putra.
Putra juga mengingatkan, bahwa Pemerintah masih melarang sekolah yang vaksinasinya belum selesai untuk dibuka.
"Yang menjadi koreksi kita, jangan sampai sudah divaksin, tapi nggak buka sekolah. Kalau sudah siap, gurunya sudah divaksin, lalu angka Covid-19 juga rendah, serta daftar periksa itu sudah terpenuhi, ya buka saja. Kalau ada daerah yang belum siap, jangan nyuruh daerah yang siap untuk menunggu dong. Kasihan anak-anaknya. Tapi, kita pilah-pilih mana yang siap jalan. Yang belum siap, kita genjot," papar Putra.
Apalagi, sambung Putra, di Jakarta sekarang kehidupan sudah hampir normal. Jalanan sudah macet, mall sudah ramai dikunjungi orang. Menurutnya, sangat layak kegiatan belajar mengajar dibuka kembali.
"Kehidupan sudah mulai berjalan lagi, masa anak-anak nggak bisa menjalani pendidikannya. Apalagi untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 sampai SMA, bahkan mahasiswa. Yang realistis saja. Jangan omongan beda dengan kelakuan. Omongan kita melarang. Tapi, kelakuan kita ke mall, kerja juga. Kita harus satukan kata dan perbuatan," tegas Putra, yang merupakan Anggota DPR RI dari dapil Jakarta Timur itu.
Baca: Putra Berharap Beasiswa PIP Terserap Merata di DKI Jakarta
Terkait kewenangan pembukaan sekolah oleh Pemda, Putra mengatakan maksud hal itu adalah menyerahkan kewenangan pada Pemda untuk menentukan buka atau tidaknya sekolah di daerahnya.
Sebab masing-masing daerah yang tahu, mana sekolah yang sudah divaksin dan yang belum.
"Lalu, positivity rate meningkat yang mana. Indonesia luas, cek dulu di daerah lain, naik nggak. Nanti kita larang karena di Jakarta naik, padahal di Tomohon (Sulawesi Utara) nggak. Kasihan juga. Jangan asal melarang, terus yang lain jadi korban" ujar Putra.
Putra juga mengungkapkan, bahwa orangtua punya hak prerogatif untuk memutuskan anaknya boleh sekolah tatap muka atau tidak.
"Dari uji coba di Jakarta Timur, anak-anak yang datang ke sekolah itu harus bawa surat dari orangtua. Kalau tidak ada surat dari orangtua, nggak bisa," ungkapnya.
