Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo berpendapat dominasi mafia dalam pengadaan alat-alat kesehatan semestinya bisa dikurangi.
Bahkan, lanjutnya, dihilangkan apabila Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mau memberikan kemudahan bagi produsen dalam negeri.
Baca: Gani Minta Usut Tuntas Oknum Korupsi Dana Bansos Covid-19
“Apa yang dikatakan Menteri BUMN itu memang benar, kenyataannnya, saat ini, Indonesia masih menjadi surganya impor alat-alat Kesehatan. Tapi ada solusi dan titik kuncinya ada di LKPP. Kalau LKPP membuka ruang dan memberikan kemudahan khusus bagi industri alat kesehatan dalam negeri untuk bisa naik tayang di LKPP, saya kira masalah ini bisa selesai,” kata Rahmad Handoyo kepada gesuri.id di Jakarta, Jumat (17/4).
Legislator PDI Perjuangan ini tidak membantah pernyataan keras Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya yang menyebutkan pengadaan alat-alat kesehatan, termasuk bahahan bakunya di Indonesia masih didominasi oleh mafia.
“Sepertinya memang tidak masuk akal jika alat kesehatan yang remeh-temeh yang dapat diproduksi didalam negeri, masih tetap diimpor. Pertanyaannya, ada apa ini ? Apakah para mafioso itu dikoordinir oleh segelintir perusahaan untuk mengkondisikan agar produsen dalam negeri tidak bisa masuk e-katalog ? Ini pertanyaan liar dan sederhana yang layak dijawab oleh LKPP,” kata Rahmad.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir dalam konfrensi pers online, Kamis (16/4) mengatakan keprihatinannya, karena 90 persen alat kesehatan berasal dari impor. Pengadaan alat-alat tersebut, termasuk bahan bakunya bahkan didominasi oleh mafia.
Menambahkan keterangannya, Rahmad mengungkapkan, dalam rapat yang digelar Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Pengadaan Alat Kesehatan beberapa waktu lalu, sudah dipatok target Indonesia akan memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan hingga 50%, dengan catatan LKPP memberi kesempatan dan kemudahan industri dalam negeri dalam pengadaan e-katalog.
Baca: Tudingan Luh Jelantik ke Catur Dalem Watuaye, Blunder
Bahkan kata Rahmad, dalam rapat bersama yang menghadirkan LKPP Kementerian Kesehatan dan asosiasi-asosiasi produsen alat kesehatan asing maupun dalam negeri, LKPP sudah menyatakan komitmennya untuk memberi kesempatan dan memberikan kemudahan terhadap pengadaan alat-alat kesehatan produksi dalam negeri.
“Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya sampai saat ini produsen alat kesehatan dalam negeri masih mengeluhkan adanya kesulitan e-katalog produsen dalam negeri yang baru dibuka bulan Juni tahun ini. Kenyataan ini sungguh ironis,” ungkap Rahmad.
Satu lagi, kata Rahmad, dalam rapat terakhir antara Komisi IX DPR RI dengan LKPP diputuskan, untuk tahun 2020 minimal 20% pengadaan alat kesehatan harus dipenuhi dari produsen dalam negeri.
“Saya melihat dengan situasi dan kondisi yang ada di LKPP saat ini, saya sanksi bahwa keputusan rapat yang mengikat pemerintah dengan parlemen serta dengan produsen dalam negeri itu tidak akan terpenuhi,” ujarnya.
Diakhir keterangannya, Rahmad mengatakan, saat ini bola ada ditangan LKPP.
“Sekarang kita serahkan kepada LKPP Apakah LKPP memberi karpet merah kepada produsen alat kesehatan dalam negeri atau terus meninabobokan para rente produsen distributor alat kesehatan asing,” tandas Rahmad.
