Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menegaskan penerapan lockdown di Pulau Jawa belum tentu membuat angka kasus COVID-19 menurun.
Bahkan Rahmad menilai jika benar lockdown diterapkan akan menimbulkan masalah baru.
"Belum tentu jadi jaminan. Potensi masalah, iya," kata Rahmad di Jakarta, Kamis (28/1).
Baca: Ganjar Tegaskan Penerapan "Lockdown" di Jateng Tak Mudah
Justru Rahmad menilai Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali dinilai sudah cukup.
Rahmad mengakui perlu formula baru dalam penangangan pandemi COVID-19 yang minim masalah. Kebijakan PPKM yang sudah masuk perpanjangan periode kedua pun mesti dievaluasi.
"Evaluasi menjadi kata kunci untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya," ucap dia.
Politikus PDI Perjuangan ini menganggap evaluasi terkait disiplin protokol kesehatan juga diperlukan. Pasalnya, kesadaran terhadap protokol kesehatan meluntur dan kerap diabaikan publik.
"Tanpa penegakan aturan tampaknya masih perlu panjang perjuangan waktu pengendalian COVID-19," ujar Rahmad.
Baca: Tekan Laju Pandemi, Prasetyo Minta Anies Perketat PSBB
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengusulkan PSBB total atau lockdown versi Indonesia, minimal satu bulan di Pulau Jawa. Pasalnya, Pulau Jawa penyumbang kasus aktif COVID-19 tertinggi.
Selain itu, positivity rate di Pulau Jawa sudah di atas 20 persen. Angka ini empat kali lipat dari standar maksimal Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), yakni 5 persen.
"PSBB kalau dilakukan seperti itu aslinya, khitahnya, itu minimal satu bulan. Sebelum sangat terlambat (dampak terburuk), lakukan PSBB untuk Jawa ini," tegas Dicky.
