Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengingatkan upaya penanggulangan krisis iklim bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan.
"Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan iklim juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, memperkuat layanan dasar, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan," kata Rano di Jakarta, Kamis.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
Wagub Rano juga menyampaikan urgensi dalam melakukan aksi karena isu iklim semakin mendesak di kawasan perkotaan akibat aktivitas penduduk kota yang menjadi penyumbang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.
Kendati demikian, dia mengakui, pada saat yang sama aktivitas penduduk kota juga memiliki peran strategis sebagai penggerak transformasi menuju masa depan berkelanjutan.
Rano mengatakan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah melakukan upaya yang memimpin dalam aksi iklim. Ini termasuk Jakarta yang telah memperluas ruang terbuka hijau, menerapkan regulasi bangunan hijau, serta mengembangkan transportasi publik rendah emisi seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan bus Transjakarta.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
Dia menyebut Kuala Lumpur bahkan telah mengesahkan cetak biru masyarakat rendah karbon 2030 yang diharapkan berkontribusi terhadap 70 persen potensi mitigasi karbon secara keseluruhan di kota tersebut pada tahun 2030.
Sementara itu, Quezon City (Filipina) juga secara aktif mengembangkan kerangka kerja strategis guna membangun ketahanan iklim agar mencapai netralitas karbon, serta menciptakan komunitas hijau.
