Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), RB Dwi Wahyu, menilai rencana pemerintah mencetak ulang buku pelajaran sekolah tidak mendesak. Menurutnya, anggaran pendidikan sebaiknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih substantif dan berkaitan langsung dengan persoalan pendidikan.
“Kalau buku itu harus dicetak karena sudah usang, monggo. Tetapi kalau buku dicetak karena hurufnya kecil, ya saya kira tidak urgen,” kata Dwi, Minggu (16/8/2026).
Dwi menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan pembaruan fisik buku pelajaran sekolah karena ukuran huruf dalam buku ajar dinilai lebih kecil dibandingkan buku ajar di negara lain.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, bahan ajar yang disediakan pemerintah semestinya mampu menjawab persoalan pendidikan saat ini. Selain mendukung proses pembelajaran, pendidikan juga perlu membekali lulusan dengan kemampuan yang dapat menunjang masa depan.
Dwi menilai keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari proses belajar di sekolah maupun aspek teknis bahan ajar. Pemerintah juga perlu memastikan peserta didik memiliki kemampuan yang relevan untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan.
“Jangan sampai pengangguran. Bukan persoalan bukunya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, persoalan pendidikan yang lebih mendasar perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pencetakan ulang buku hanya karena ukuran huruf berpotensi menjadi pemborosan apabila tidak didasarkan pada kebutuhan yang lebih penting.
Dwi menilai anggaran tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar apabila digunakan untuk mencetak buku yang memang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, terutama buku yang sudah usang atau tidak lagi relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini.
“Kalau cetak ulang itu hanya untuk mencetak buku-buku yang memang urgen digunakan hari ini, saya kira lebih berguna daripada buku yang sama hanya memperbesar huruf, font-nya,” ucapnya.
Karena itu, Dwi berharap kebijakan penyediaan buku pelajaran tidak hanya berfokus pada persoalan teknis, termasuk ukuran huruf. Pemerintah dinilai perlu memastikan buku fisik maupun bahan ajar digital benar-benar menjawab kebutuhan pembelajaran dan perkembangan dunia pendidikan.
Menurutnya, pengelolaan anggaran pendidikan harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan dan masa depan peserta didik. Dengan demikian, setiap kebijakan pendidikan tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga mampu menjawab tantangan yang lebih besar, termasuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing.
