Ikuti Kami

REPDEM Desak Tangkap Mafia Rapid Test Antigen Palsu!

REPDEM mencurigai permainan ini tidak hanya dilakukan oleh oknum yang ada di lapangan.

REPDEM Desak Tangkap Mafia Rapid Test Antigen Palsu!
Layanan rapid test antigen COVID-19 di Bandara Internasional Kualanamu ditutup.

Jakarta, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN REPDEM) mendesak aparat terkait mengusut tuntas kasus swab antigen asli atau palsu (aspal) di Lantai Mezzanine Bandara Kualanamu (KNIA) Deliserdang, Sumatera Utara.

"Pembukaan layanan Rapid Test Antigen dilakukan setiap hari dengan biaya 200 ribu rupiah per orang untuk sekali test. Bisa dibayangkan berapa rupiah yang sudah masuk ke kantong para oknum petugas kesehatan dari aksi mereka melakukan manipulasi  dengan mendaur ulang kemasan alat untuk tes antigen. Padahal, alat rapid test antigen yang telah digunakan termasuk limbah medis sangat berbahaya yang harus segera dimusnahkan," tegas Ketua Bidang Perempuan dan Kesehatan DPN REPDEM Rusmarnie Rusli dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/4). 

REPDEM mencurigai permainan ini tidak hanya dilakukan oleh oknum yang ada di lapangan. Karena itu, kepolisian harus menyelidiki dugaan kejahatan terorganisir dalam kasus ini. 

Baca: Ari Minta Pengiriman Hasil Swab Antigen di Kalbar Dipercepat

"Sebab, temuan covid ini adalah titik awal pencairan anggaran yang begitu besar. Kalau itu dimulai dari mendaur ulang kemasan alat rapid test antigen, itu baru kejahatan awal. Setelah itu kan seharusnya ada tindakan mengkarantina. Dilaporkan sebagai OTG (orang tanpa gejala). Semua itu ada anggarannya. Ini harus ditelusuri," tegas Rusmarnie. 

Lagipula, lanjut Rusmarnie, daur ulang kemasan tidak diperlukan. Sebab setiap barang terjual atau digunakan sudah dibayar dan diregistrasi penjualannya.

"Ini bagaimana pembukuannya? Pasti ada permainan disini. Kimia farma tidak boleh lepas tangan begitu saja. Harus mempertanggung jawabkan. Apalagi ini BUMN," ujar Rusmarnie. 

Rusmarnie melanjutkan, otoritas Bandara Kualanamu, Angkasa Pura 2 juga BUMN. Jangan sampai upaya pemerintah  meningkatkan profesionalisme BUMN, disabotase oleh bandit-bandit ini. 

"Atau memang disini sudah disusupi mafia anggaran Covid? Perlu penyelidikan lebih dalam oleh kepolisian," ujar Rusmarnie 

Repdem mengingatkan, kejadian tawar menawar status Covid hingga terjadi pelecehan seksual sebelumnya juga pernah terjadi di Bandara Soekarno Hatta, pada September 2020 lalu. Saat itu seorang penumpang diperas untuk mendapatkan hasil negatif rapid test dan dilecehkan secara seksual. Oknumnya juga dari Kimia Farma di lingkungan Angkasa Pura 2 juga. 

Baca: Peralatan Swab Antigen Bekas, Keterlaluan & Melawan Hukum

"Dari sini Repdem melihat, perlu pengawasan lebih ketat dari Kementerian Kesehatan dan Aparat Penegak Hukum. Jangan sampai terjadi lagi daur ulang kemasan terhadap alat rapid test ini. Begitu habis pakai harus segera dimusnahkan. Dihitung berapa yang digunakan, berapa sampahnya. Dimusnahkan semua!" tegas Rusmarnie. 

Repdem juga mengingatkan, agar  pasien orang tanpa gejala (OTG) dipermainkan untuk mencairkan anggaran dengan modus seperti ini. 

"Penting untuk tindak tegas dan sanksi berat kepada siapapun oknum lapangan dan mafia anggaran yang bermain di tengah pandemi," ujarnya.

Quote