Tanah Bumbu, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., yang akrab disapa Bang Dhin, menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendukung pelayanan publik yang mengemuka dalam pelaksanaan reses pada 4–11 November 2026.
Sejumlah aspirasi yang diterimanya berkaitan dengan belum diterimanya insentif oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Dinas Kesehatan, serta honorarium bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Menurut Bang Dhin, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi pembayaran, tetapi harus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan tenaga pendukungnya.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
“Mereka bekerja mendukung pelayanan masyarakat. Ada yang membantu pelayanan kesehatan, memastikan data kesejahteraan sosial tetap berjalan, hingga mengelola administrasi keuangan sekolah. Tetapi dalam reses ini justru muncul keluhan bahwa insentif dan honorarium mereka belum diterima. Persoalan seperti ini harus mendapatkan kejelasan,” tegas Bang Dhin.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan TKS kesehatan, operator SIKS-NG, memiliki fungsi penting dalam mendukung pelayanan pemerintah, meskipun status kepegawaian, mekanisme penugasan, dan sumber pembiayaannya dapat berbeda.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap tenaga yang menyampaikan keluhan, termasuk memastikan dasar hukum pemberian insentif atau honorarium serta ketersediaan anggarannya.
“Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, tetapi justru mengabaikan orang-orang yang setiap hari membantu menjalankan pelayanan tersebut,” ujarnya.
Bang Dhin juga menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangan masing-masing.
Menurutnya, persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperhatikan kebijakan penataan tenaga non-ASN.
“Kita harus dudukkan persoalannya secara objektif. Siapa yang menugaskan, bagaimana statusnya, dari mana sumber pembiayaannya, dan apakah memang terdapat hak pembayaran yang belum dipenuhi. Semua harus diperiksa agar penyelesaiannya tepat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi kesejahteraan rakyat, Bang Dhin menyatakan akan mendorong koordinasi dengan instansi terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani kesehatan, dan sosial.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Ia juga meminta agar setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur.
“Reses bukan sekadar kegiatan mendengar keluhan masyarakat. Reses harus menjadi jembatan untuk menghadirkan penyelesaian. Setiap aspirasi harus memiliki arah tindak lanjut yang jelas,” katanya.
Bang Dhin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan kepastian tata kelola tenaga pendukung pelayanan.
“Negara tidak boleh hanya menuntut pelayanan yang baik, tetapi juga harus memastikan sistem kerja, penganggaran, dan kesejahteraan tenaga pendukungnya dikelola secara adil, transparan, dan sesuai aturan. Mereka yang bekerja untuk masyarakat juga membutuhkan kepastian,” pungkasnya.
