Gibran Mundur, Eko Suwanto: Sopo Seng Salah Bakalan Seleh!
“Dari sisi yuridis, ini sudah menjadi bukti yang cukup untuk mendasari langkah politik."
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 14 November 2026 22:00 WIB
Gibran
Gibran
Ikuti Kami
“Dari sisi yuridis, ini sudah menjadi bukti yang cukup untuk mendasari langkah politik."
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 14 November 2026 22:00 WIB
Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan figur yang dinilai mampu membantu menjalankan roda pemerintahan.
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 14 November 2026 22:05 WIB
26 November 2026 target yang diharapkan, dengan tetap memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan waktu yang berlaku.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 13 November 2026 20:05 WIB
Berdasarkan ketentuan UU MD3, sosok pengganti Wakil Presiden harus berasal dari partai politik pengusung.
Oleh : Ananda Okctaviani, Jum'at, 13 November 2026 18:03 WIB
Berdasarkan ketentuan UU MD3, sosok pengganti Wakil Presiden harus berasal dari partai politik pengusung.
Oleh : Ananda Okctaviani, Jum'at, 13 November 2026 18:03 WIB
Persoalan tersebut harus disikapi dengan mengedepankan konstitusi, bukan kemarahan ataupun kepentingan emosional.
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 13 November 2026 22:01 WIB
M menilai kegagalan tersebut bukan persoalan besar karena Indonesia pada akhirnya akan memiliki wakil presiden baru.
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 13 November 2026 18:01 WIB
Puan mengatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP yang disampaikan sejumlah fraksi di DPR.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 11 November 2026 18:05 WIB
Puan: Kita jangan berandai-andai. Lebih baik menyikapinya dengan tenang dan bijak.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 11 November 2026 20:05 WIB
Deddy: Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa?
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 11 November 2026 18:03 WIB
Puan: Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri.
Oleh : Ali Imron, Selasa, 10 November 2026 12:47 WIB
Putusan MK dan putusan kasasi MA dapat menjadi bahan bagi DPR untuk mengambil langkah politik-konstitusional.
Oleh : Ananda Okctaviani, Senin, 09 November 2026 20:05 WIB
Putusan MA itu menjadi satu kesatuan pandangan dan pertimbangan hukum dengan Putusan MK.
Oleh : Syahrul Arsyad, Senin, 02 November 2026 20:01 WIB
"Cukup? Tidak. Maaf bukan penghapus pidana. Mereka harus diperiksa," tegas Guntur Romli.
Oleh : Syahrul Arsyad, Minggu, 01 November 2026 18:03 WIB
"Saya percaya, keran komunikasi politik antarpartai dan antarfraksi, sudah mulai dibuka."
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 31 Oktober 2026 18:04 WIB
Lebih bermanfaat sebagai pembungkus gorengan, demikian sindiran Guntur terhadap suket penyetaraan pendidikan Gibran
Oleh : Syahrul Arsyad, Sabtu, 31 Oktober 2026 18:03 WIB
Dengan Putusan MA ini maka secara hukum tidak ada ruang perdebatan lagi terkait tidak terpenuhinya syarat administratif pencalonan Gibran.
Oleh : Syahrul Arsyad, Sabtu, 31 Oktober 2026 16:00 WIB
Persoalan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan dasar administrasi penerbitan Suket yang dipersoalkan dalam gugatan di PTUN.
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 30 Oktober 2026 18:02 WIB
Komarudin: Fungsi pengawasan, maka DPR perlu melaksanakan fungsi tersebut.
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 24 Oktober 2026 18:05 WIB
Nisaa menyebut langkah tersebut sebagai upaya mengalihkan isu setelah Mahkamah Konstitusi (MK).
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 23 Oktober 2026 22:59 WIB
/rendering in 0.3384 [103]
