Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menilai langkah pemerintah menjalin kerja sama strategis dengan Brasil dalam bidang energi merupakan keputusan progresif yang sejalan dengan cita-cita mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Rieke menyampaikan hal itu saat menanggapi hasil kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ke Indonesia pada 23 Oktober 2025 yang melanjutkan kesepakatan bilateral usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rio de Janeiro. Menurutnya, kerja sama tersebut bukan sekadar urusan pasokan energi, tetapi menyangkut posisi Indonesia dalam peta geoekonomi dan geopolitik global.
“Kita ingin mencapai swasembada dan kedaulatan energi. Ini bukan cita-cita yang bisa dicapai dengan sulap atau instan, melainkan proses panjang yang harus dijalani dengan konsisten,” ujar Rieke di Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan, istilah kedaulatan energi memiliki makna yang lebih mendalam dibanding ketahanan energi. Jika ketahanan hanya berorientasi pada kemampuan bertahan di tengah dinamika pasar, maka kedaulatan mencakup seluruh rantai nilai — dari hulu, tengah, hingga hilir — dengan kendali utama berada di tangan bangsa sendiri.
“Kalau kita bicara kedaulatan, berarti seluruh prosesnya — dari produksi, distribusi, sampai pemanfaatan — harus dikuasai bangsa sendiri, bukan hanya bergantung pada pasar,” tegasnya.
Rieke juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional yang tidak sekadar transaksional, tetapi memiliki nilai strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perang dagang dan proteksionisme global. Ia menilai, pendekatan yang ditempuh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam membangun dialog dengan Brasil patut diapresiasi karena membuka ruang sinergi dalam pengembangan energi berbasis industri dan teknologi hijau.
“Kerja sama dengan Brasil ini sangat penting untuk memperkuat posisi kita dalam percaturan ekonomi global. Di tengah ketegangan geopolitik dan perang tarif, Indonesia harus punya mitra yang sejalan dengan semangat kemandirian,” kata Rieke.
Ia kemudian menyinggung sejarah perjuangan para pendiri bangsa yang sejak awal menjadikan industri nasional sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan ekonomi. Rieke mencontohkan salah satu perusahaan nasional yang didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan sebagai bentuk pengabdian dalam membangun industri dalam negeri.
“Para pendiri bangsa kita, termasuk yang juga berjuang lewat jalur industri, mendirikan perusahaan bukan semata mencari keuntungan, tapi untuk mengisi kemerdekaan agar rakyat sejahtera. Semangat itu harus kita hidupkan kembali,” tandasnya.
Rieke menegaskan, kedaulatan energi harus ditempatkan sebagai prioritas utama kebijakan nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri, ia yakin Indonesia mampu mewujudkan kemandirian di sektor energi tanpa kehilangan arah terhadap cita-cita kemerdekaan ekonomi yang berkeadilan.
