Jakarta, Gesuri.id - Indonesia saat ini memiliki tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan sejati. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara pernyataan kebijakan dan realisasi di lapangan
Dikutip dari akun IG @bantengsenayan, Jum'at (29/8), anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri MS, mengkritik keras pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, atas inkonsistensi antara janji politik dan realitas di lapangan. Ia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dalam rapat bersama Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Bulog, Prof. Rokhmin mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan impor yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2024. Saat itu, Presiden menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengimpor empat komoditas utama, beras, gula, jagung, dan daging sapi pada tahun 2025.
"Presiden dengan gagah menyatakan tidak akan impor empat komoditas strategis. Tapi kenyataannya, Maret 2025, kita impor ratusan ribu ton. Ini penghinaan terhadap janji politik!" tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini.
Prof. Rokhmin bahkan menyebut DPR merasa "tertampar", karena merasa dikhianati oleh kebijakan yang justru membuka celah bagi praktik mafia impor, alih-alih memperkuat produksi dalam negeri.
"Jangan buat janji muluk kalau akhirnya malah tunduk pada tekanan pasar dan mafia pangan. Ini bukan sekadar soal harga, tapi soal kedaulatan!" ujar Prof. Rokhmin Dahuri.
Fenomena aneh lain, katanya, adalah anomali harga pangan yang terus meningkat meski stok diklaim melimpah. “Kasihan rakyat. Jangan sampai harga naik, lalu ada mafia, demo sedikit, dan keputusan kita langsung impor. Celaka 12 itu,” ujarnya dengan nada geram.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam kebijakan pangan. Ia mendesak pemerintah untuk menjelaskan akar masalah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data, janji politik, dan realita di lapangan.
Kritik ini mempertegas bahwa ketahanan pangan Indonesia masih jauh dari kata berdaulat, dan pemerintah dinilai gagal menepati komitmen yang pernah dilontarkan dengan lantang di hadapan publik.
Stok Beras Melimpah, Petani Menjerit!
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti melimpahnya stok beras di gudang-gudang BULOG daerah, sehingga tak mampu menyerap lagi gabah dari petani. Ia juga mendorong agar stok tersebut dilepas ke pasaran.
"Gudang-gudang Bulog di daerah sudah penuh. Akibatnya gabah petani tidak terserap. Ini jelas menyiksa petani kita," tegas Prof. Rokhmin
Ia mendorong pemerintah segera melepas stok ke pasar, bukan menahannya, agar penyerapan panen petani tidak terhambat. Menurut data Kementan, proyeksi produksi beras 2025 mencapai 33 juta ton, sementara kebutuhan nasional hanya 31 juta ton. Ditambah cadangan Bulog sebesar 2,4 juta ton, ketersediaan sangat cukup.
"Artinya, kita surplus. Jadi kenapa masih ada wacana impor? Dimana logikanya?" sindir Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.
Namun, Rokhmin menegaskan bahwa krisis pangan bukan hanya soal produksi*l, tapi juga soal distribusi dan logistik. Ia menyebut distribusi beras timpang, daerah surplus seperti Jawa dan Sulsel menumpuk stok, sementara daerah minus seperti NTT dan Riau kekurangan.
"Ini bukti bahwa sistem distribusi dan pergudangan kita bobrok. Kalau tidak segera diperbaiki, beras bisa busuk di gudang sementara rakyat di daerah lain kelaparan," ujarnya tajam.
Ia pun mengingatkan bahwa selain beras, komoditas lain seperti jagung, gula, dan kedelai juga masih bermasalah dan tak bisa hanya diselesaikan dengan retorika politik."Petani butuh perlindungan nyata, bukan janji-janji kosong. Jangan sampai surplus malah jadi bencana," tuturnya.
Prof. Rokhmin menyoroti bahwa persoalan pangan tidak hanya berhenti pada aspek produksi. Komoditas lain seperti jagung, gula, dan kedelai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selain itu, aspek logistik, distribusi dan pergudangan juga perlu mendapat perhatian serius karena produksi pangan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ilusi Ketahanan Pangan Nasional
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu menyuarakan kritik tajam atas ilusi keberhasilan ketahanan pangan nasional yang hanya didasarkan pada angka produksi.
Menurutnya, ketahanan pangan sejati tak hanya soal banyaknya hasil panen, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan keberlanjutan sistem pangan secara keseluruhan.
"Jangan terjebak euforia produksi. Apa gunanya surplus kalau petani tetap hidup miskin dan sistem pangan kita rapuh?" tegasnya.
Ia memaparkan tiga indikator utama yang seharusnya menjadi ukuran ketahanan pangan: Produksi lebih besar dari konsumsi, Kesejahteraan produsen pangan meningkat dan Keberlanjutan sistem pangan dijaga.
Lebih lanjut, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menegaskan bahwa swasembada pangan tidak mungkin tercapai tanpa memperkuat tiga subsistem krusial: produksi, konsumsi, dan logistik. "Semua harus jalan beriringan. Jangan cuma bangga dengan angka produksi, sementara distribusi macet, petani rugi, dan konsumen tetap menjerit karena harga naik," ujarnya.
Prof. Rokhmin juga mengingatkan bahwa kegagalan melihat pangan sebagai sistem holistik akan terus melahirkan kebijakan tambal sulam yang merugikan rakyat. Ia menyerukan agar pemerintah segera mengintegrasikan semua aspek pangan dalam satu grand strategy nasional. "Ketahanan pangan bukan soal beras saja, tapi soal keadilan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa," tegasnya.
Dalam kesempatan lain, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan, ada studi menarik menurut FAO suatu Negara atau bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta kalau pangannya tergantung dari produk impor susah untuk maju dan makmur. Menurut penelitian FAO suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor.
“Apalagi sekarang dengan global dengan geopolitik yang semakin keras sehingga sudah banyak Negara yang Negara produsen utama mau mengekspor pangannya lagi untuk mengembangkan kepentingan nasionalnya,” tuturnya.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, para pejabat dan pemangku kepentingan di Indonesia juga harus memandang dan melihat sektor pangan untuk kemajuan suatu bangsa. Rakyat Indonesia kalau pemimpinnya memberikan teladan akan mengikuti. “Bayangkan kalau di sidang kabinet konsumsi pangan lokal diungkapkan jangan hanya beras, orang di provinsi biasanya akan patuh. Itu konsistensi political will yang kita butuhkan mengenai konsumsi,” katanya.
Mengutip data Kompas, terangnya, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar 22.300/hari. “68 persen rakyat kita yang 22.300 tidak bisa membeli pangan itu tercermin pada IQ, apalagi literasi kita ke 2 di dunia,” ungkap Profesor Emeritus, Shinhan University, Korea Selatan itu.
Sedangkan biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. “Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB),” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengutip FAO.
“Berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu punya uang 22.300 Rupiah untuk membeli makanan bergizi, ada 183,7 juta orang Indonesia atau 68 persen. Jadi sebenarnya kita tidak baik-baik saja,” tandas Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut Berkelanjutan, Universitas Bremen, Jerman tersebut.
