Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, melontarkan kritik tajam dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Ia menyoroti persoalan serius di sektor kelautan, terutama maraknya praktik illegal fishing oleh kapal asing dan ketimpangan pengelolaan sumber daya perikanan nasional.
“Data KKP menunjukkan ada sekitar 780 ribu kapal ikan di Indonesia, tapi yang berbobot di atas 30 GT hanya 3.600 unit atau cuma 0,05 persen. Artinya, di laut-laut strategis seperti Natuna atau Teluk Tomini hampir tidak ada nelayan kita beroperasi,” ungkap Prof. Rokhmin.
Ia menduga kekosongan aktivitas nelayan Indonesia di wilayah-wilayah strategis itulah yang memberi ruang leluasa bagi kapal asing mencuri ikan. Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan gabungan antara kekuatan keamanan dan pemberdayaan nelayan melalui strategi “Proud plus Security.”
“Dirjen Perikanan Tangkap harus diberi amunisi untuk bantu nelayan kita punya kapal modern dan besar. Tiru China: 100 kapal ikan dikawal satu kapal patroli. Insya Allah tuntas!” tegasnya.
Selain itu, Prof. Rokhmin juga menyoroti ketimpangan distribusi penangkapan ikan yang menurutnya memperparah ketidakseimbangan ekonomi kelautan nasional.
“Pantura sudah overfishing sampai 80%, sementara wilayah seperti Papua dan Natuna malah underfishing,” jelasnya.
Ia pun menyarankan langkah relokasi nelayan ke daerah yang masih kaya sumber daya serta pengembangan industri pengolahan ikan di wilayah perbatasan.
“Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui: amankan perbatasan dan bangkitkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Meski volume produksi ikan meningkat, menurutnya hal itu tak berarti jika tidak dibarengi dengan kesejahteraan nelayan sebagai pelaku utama.
“Kalau nelayan masih miskin, masyarakat akan menilai bahwa KKP gagal, meski datanya tinggi,” ucap Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Prof. Rokhmin juga mendesak KKP agar mengambil langkah “total football”, yaitu pendekatan menyeluruh dan terintegrasi yang menjangkau akar persoalan kemiskinan nelayan.
“KKP harus hadir tidak hanya sebagai institusi teknis, tapi sebagai pengubah nasib rakyat pesisir,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyinggung potensi ekonomi kelautan berbasis bioteknologi yang belum tergarap maksimal. Ia membandingkan dengan Korea Selatan, di mana industri bioteknologi laut nilainya empat kali lipat dari industri IT.
“Kalau ini dilakukan, cita-cita kita saat mendirikan KKP tahun 1999—kontribusi 10% terhadap PDB—Insya Allah bisa tercapai,” tandasnya.
Ia menyebut potensi sektor kelautan sangat luas, mulai dari farmasi, kosmetik, biofuel hingga makanan fungsional. Jika digarap serius, Indonesia bisa menjadikan laut sebagai mesin penggerak ekonomi nasional, bukan sekadar penyedia bahan mentah.
“Kalau kita serius, laut bukan hanya perut nelayan, tapi mesin ekonomi masa depan Indonesia,” ungkapnya.
Prof. Rokhmin memastikan bahwa Komisi IV DPR RI akan memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemberantasan illegal fishing dan peningkatan ekspor produk kelautan Indonesia.
