Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menegaskan program swasembada pangan dan pemenuhan gizi tidak boleh mengikuti siklus politik lima tahunan, melainkan harus menjadi kebijakan jangka panjang hingga 2045.
“Penelitian WHO juga membuktikan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan, tidak akan mampu menjadi negara maju dan makmur,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan, pada Sabtu (10/5/2025).
Kunjungan kerja ini dalam rangka mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi memimpin langsung Kunjungan Kerja Komisi IV ini.
Perempuan yang juga menjabat Ketua Panja Revisi UU Pangan ini menjelaskan Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV turut menghadirkan beberapa para profesor dari IPB University, Kamis (8/5/2025).
Diskusi ini menghadirkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
FGD ini menjadi langkah awal strategis untuk menyerap masukan ilmiah dalam menyempurnakan regulasi pangan yang relevan hingga tahun 2045, dalam menyongsong Indonesia Emas.
Rokhmin Dahuri, sekaligus Anggota Panja Pangan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Panja dalam menggandeng kalangan akademisi.
Menurutnya, keterlibatan para profesor dari IPB University sangat penting agar revisi UU Pangan dapat menjawab tantangan zaman serta menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pangan nasional.
“No farmers, no food and no futures. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia, bahkan Bung Karno pernah menyatakan bahwa pangan adalah hidup matinya suatu bangsa. Maka dari itu, revisi UU Pangan menjadi sangat krusial untuk disempurnakan sesuai perkembangan zaman menuju Indonesia 2045,” ujar Rokhmin.
Rokhmin berharap Panja Pangan DPR RI tidak berhenti pada dialog di IPB University saja, namun terus melanjutkan penjaringan masukan dengan melibatkan para pakar dari berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia.
