Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat VIII, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menyampaikan bahwa pembangunan dua Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Cirebon mulai memasuki tahap awal pada 2026.
Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan ekosistem usaha perikanan dari hulu hingga hilir.
"Alhamdulillah, untuk tahun ini saya berhasil memperjuangkan dua lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Cirebon, yaitu di Lemahwungkuk dan Panjunan. Mudah-mudahan keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil tangkapan, mengolah ikan agar memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan nelayan," kata Prof. Rokhmin, dikutip Kamis (30/7/2026).
Pembangunan KNMP ditandai dengan dimulainya pengurugan lahan menggunakan alat berat di kawasan Cangkol. Program tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hasil kolaborasi dengan Komisi IV DPR RI yang lahir dari aspirasi masyarakat nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu menegaskan bahwa KNMP tidak boleh berhenti sebagai proyek pembangunan fisik semata. Menurutnya, kawasan tersebut harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi nelayan agar tidak hanya bergantung pada penjualan ikan segar.
Selama ini, nelayan masih menjual hasil tangkapan dalam kondisi segar sehingga harga kerap turun ketika produksi melimpah akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan, pabrik es, dan akses pasar. Karena itu, KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi tempat pendaratan dan pelelangan ikan, pabrik es, cold storage, ruang pengolahan, sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, rantai dingin, hingga sarana pemasaran.
Di sektor hulu, nelayan juga akan didorong memanfaatkan teknologi yang lebih produktif dan ramah lingkungan, seperti alat tangkap selektif, mesin kapal hemat bahan bakar, informasi daerah penangkapan ikan, prakiraan cuaca, serta perangkat keselamatan melaut.
"Ikan tidak hanya dijual segar, tapi bisa menjadi fillet, abon, bakso ikan, kerupuk, produk siap masak dan beku yang daya simpannya lama dan harganya jauh lebih tinggi," jelasnya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, KNMP juga akan difokuskan pada pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, standardisasi mutu produk, pengemasan, sertifikasi halal, perizinan usaha, hingga pemasaran digital agar produk perikanan mampu menembus pasar modern, hotel, restoran, dan katering. Selain itu, penguatan kelembagaan koperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan juga menjadi perhatian agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang lebih kuat.
Prof. Rokhmin mengungkapkan bahwa pembangunan KNMP di Cangkol berawal dari aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses dan kunjungan lapangan, kemudian diperjuangkan di Komisi IV DPR RI hingga akhirnya dapat direalisasikan.
"Reses itu bukan formalitas, tapi untuk 'belanja masalah'. Memahami kondisi riil masyarakat dan memastikan kebijakan negara menjawab kebutuhan rakyat," ujarnya.
Ia juga meminta seluruh proses pembangunan dikawal secara ketat agar berjalan sesuai jadwal, memenuhi standar mutu, dan bebas dari penyimpangan. Menurutnya, keberhasilan KNMP harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat pesisir.
"Keberhasilannya harus diukur dari meningkatnya produktivitas, menurunnya biaya melaut, tumbuhnya industri olahan, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya pendapatan keluarga nelayan. Kekayaan laut harus jadi kemakmuran pesisir," pungkasnya.
