Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menilai penguatan UMKM pangan dan perikanan menjadi strategi penting untuk mencapai kemandirian pangan nasional.
“Kebijakan Presiden Prabowo sudah baik, tinggal bagaimana pelaksanaannya agar ketidakcukupan konsumsi pangan bisa ditekan,” kata Rokhmin dalam webinar bertajuk “Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan UMKM Pertanian dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan” yang digelar Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), Minggu (14/9/2025).
Webinar ini menghadirkan beragam narasumber dari akademisi, praktisi, asosiasi, hingga perwakilan pemerintah.
Direktur Eksekutif PPASDA, Muhammad Irvan Mahmud Asia, menekankan pentingnya memperkecil kesenjangan gender di sektor pertanian dan perikanan.
Menurutnya, mayoritas pelaku UMKM di sektor ini adalah perempuan, sehingga komitmen pemberdayaan menjadi kunci untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam membuka lapangan kerja serta membangun ekonomi dari desa.
“UMKM pertanian dan perikanan harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu menghadirkan kebijakan permodalan, pendampingan SDM, dan pemanfaatan teknologi dengan dukungan organisasi maupun asosiasi,” ujar Irvan.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M. Riza A. Damanik, menambahkan bahwa dari 56 juta lebih unit UMKM di Indonesia, 64,5% di antaranya dikelola perempuan. Namun, mayoritas masih usaha mikro dengan skala kecil dan keterbatasan akses modal.
“UMKM kita belum terhubung dalam rantai pasok yang terintegrasi. Inilah yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Anggota DPD RI, Dinda Rembulan, menekankan pentingnya pengarusutamaan gender melalui empat strategi: modal setara, pelatihan dan teknologi inklusif, pemasaran adil, dan kepemimpinan setara.
Ia juga menegaskan bahwa program KUR dan PNM harus benar-benar menyasar peningkatan skala usaha UMKM perempuan.
Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novitas Susanto, menyoroti posisi perempuan tani dan nelayan yang kerap tidak diakui secara formal.
Hal ini membuat mereka sulit mengakses KUR dan pasar agribisnis. Ia mengusulkan kuota afirmasi KUR untuk UMKM perempuan, penguatan koperasi perempuan, fasilitasi ekspor dan e-commerce desa, serta pelatihan pascapanen dan teknologi ramah perempuan.
Wakil Ketua DPN Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI), Widhiyani Mokhamad, menegaskan pentingnya pendampingan langsung agar UMKM perempuan bisa kompetitif di pasar.
“Perempuan adalah motor inovasi UMKM pertanian dan perikanan. Maka perlu kredit inklusif, jejaring kolaboratif, dan inovasi produk yang berkelanjutan,” ujarnya.
Webinar yang dipandu aktivis perempuan sekaligus peneliti PPASDA, Inda Hudiria, ini diikuti Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP), pelaku UMKM, asosiasi pemberdayaan, organisasi mahasiswa, kementerian, hingga ibu rumah tangga.
