Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Romy Soekarno kembali menyampaikan pandangan kritis dalam dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, BKN, dan Kepala OIKN di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/11). Pada kesempatan itu, ia menyoroti lemahnya penggunaan teknologi dalam pengawasan wilayah perbatasan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).
Romy menilai bahwa dari struktur anggaran yang disampaikan, BNPP belum menyentuh aspek teknologi modern yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pengawasan kawasan perbatasan. Ia mempertanyakan apakah BNPP telah memanfaatkan teknologi seperti satelit maupun drone untuk memetakan dan mengawasi titik-titik rawan di sepanjang garis perbatasan Indonesia.
“Saya melihat BNPP ini belum terlihat menggunakan teknologi satelit atau drone dalam pengawasan. Padahal teknologi itu bisa mengidentifikasi titik rawan secara akurat dan real-time,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Indonesia harus segera mengejar ketertinggalan dalam penguasaan teknologi. Tanpa itu, kata Romy, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi teknologi negara lain. Ia menegaskan perlunya keberanian untuk melakukan lompatan teknologi, khususnya di sektor strategis seperti pengawasan perbatasan.
“Saya ini manusia teknologi. Kita harus mengejar teknologi, karena kalau tidak, kita hanya menjadi market. Indonesia harus maju dalam riset dan pengembangan teknologi, terutama untuk BNPP,” tegasnya.
Romy mendorong BNPP untuk mulai mengadopsi perangkat modern seperti drone berkapasitas tinggi dan pemantauan satelit agar pengawasan perbatasan lebih efektif, efisien, dan presisi.
Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut tidak hanya memperkuat deteksi dini terhadap kerawanan, tetapi juga menghemat anggaran dan personel dalam jangka panjang.
Dengan dorongan ini, Romy Soekarno berharap BNPP berani melakukan transformasi digital demi memperkuat kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan Indonesia.
