Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyoroti rendahnya volume kendaraan di ruas Tol Manado–Bitung yang dinilai masih jauh dari asumsi awal pembangunan. Kondisi tersebut, menurutnya, telah menimbulkan kerugian negara yang sangat signifikan.
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11), Yasti mengungkapkan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa trafik Tol Manado–Bitung tidak mencapai target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
"Saya kemudian sedikit, Pak Menteri (Pekerjaan Umum) memberikan masukan bahwasanya sampai hari ini Jalan Tol Manado–Bitung itu masih rugi, ya, dan setiap tahun kalau saya enggak salah lebih dari Rp300 miliar itu pemerintah harus memberikan subsidi," ujar Yasti.
Ia menjelaskan, ketidaksesuaian volume lalu lintas ini menyebabkan pemerintah harus terus menanggung beban subsidi untuk menutup kerugian operasional. Karena itu, Yasti mendorong adanya langkah cepat dan strategis untuk meningkatkan jumlah pengguna jalan tol tersebut. Salah satu usulan yang ia sampaikan adalah pemberian insentif berupa penurunan tarif.
Guna meningkatkan trafik Tol Manado–Bitung, Yasti mengusulkan pemerintah menjajaki kesepakatan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk memberikan diskon agar masyarakat terdorong beralih menggunakan tol.
"Kalau kami kalkulasi kerugian di jalan tol ditambah dengan preservasi, anggaran untuk preservasi di Jalan Manado–Bitung itu lebih dari Rp400 miliar. Kenapa kalau kami memberikan diskon dulu, ya, kami banting harga dulu untuk jalan tol, agar masyarakat terbiasa dulu menggunakan jalan tol itu," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini dapat mengurangi pemborosan anggaran pemeliharaan jalan nasional sekaligus menurunkan beban subsidi pemerintah.
"Itu pertama menghindari pemborosan anggaran untuk preservasi di jalan nasional dan kemudian juga meminimalisir beban pemerintah membayar kerugian Jalan Tol Manado–Bitung," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Salah satunya adalah rendahnya volume lalu lintas di beberapa ruas tol yang tidak mencapai 50 persen dari asumsi PPJT. Kondisi ini turut berdampak pada kemampuan badan usaha dalam melakukan pemeliharaan jalan.
"Izinkan kami menyampaikan, masih ada beberapa badan usaha jalan tol (BUJT) yang realisasi volume lalu lintas atau trafiknya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol," ujar Dody dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 24 September.
Dengan kondisi tersebut, pembahasan mengenai strategi peningkatan trafik dan efisiensi anggaran diprediksi akan menjadi fokus utama DPR dan pemerintah dalam pengawasan sekaligus evaluasi proyek-proyek jalan tol yang masih minim pengguna.
