Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, menegaskan pentingnya pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai langkah konkret untuk memperkuat demokrasi Indonesia.
Ia menilai proses pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat sejumlah catatan terkait menurunnya indeks demokrasi nasional.
“Kami mendukung komitmen nyata berupa pendidikan pemilih yang membumi, pengawasan transparan, serta inovasi teknologi menuju e-Voting berbasis blockchain yang aman, cepat, dan inklusif,” kata Romy, Kamis (25/9/2025).
Romy menyoroti derasnya arus disrupsi informasi yang melahirkan ekses negatif terhadap distribusi informasi kepada masyarakat. Hoaks dan politik uang menjadi tantangan besar yang merusak kualitas demokrasi.
Menurutnya, momentum pasca-Pemilu 2024 harus dijadikan titik balik untuk membangun sistem yang lebih kuat dan transparan.
Romy Soekarno menegaskan bahwa Pemilu 2024 telah membuka mata kita akan rapuhnya demokrasi akibat hoaks, politik uang dan menurunnya kepercayaan publik, namun juga menghadirkan harapan lewat generasi muda yang semakin kritis dan melek digital.
“Blitar didorong menjadi laboratorium demokrasi digital nasional, agar Indonesia 2029 menyongsong pemilu yang lebih modern sesuai perkembangan teknologi. Sebuah lompatan menuju Indonesia 2045 yang berdaulat secara politik dan berintegritas dalam berdemokrasi,” ucap legislator DPR RI Dapil Jawa Timur 6 itu yang melingkupi konstituen di Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung.
Romy menjelaskan, pendidikan pemilih berkelanjutan akan difokuskan pada penguatan literasi digital, sehingga masyarakat dapat memilah informasi yang benar dan menghindari jebakan berita bohong.
Ia menilai pendekatan ini juga harus melibatkan generasi muda, kelompok rentan, hingga komunitas akar rumput agar demokrasi benar-benar inklusif.
“Kami akan membangun mental dan karakter pemilih sebagai roadmap demokrasi digital dari Blitar,” jelasnya.
Upaya yang digagas Romy Soekarno ini sejalan dengan kebutuhan reformasi pemilu yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan menjadikan Blitar sebagai percontohan, diharapkan Indonesia memiliki model yang bisa diterapkan di daerah lain menjelang Pemilu 2029.
Selain mendorong inovasi teknologi, Romy juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat dan keterlibatan aktif lembaga penyelenggara pemilu. Ia menilai kombinasi antara teknologi blockchain, pendidikan pemilih, dan transparansi pengawasan akan menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan dipercaya rakyat.
