Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah membeberkan salah satu modus pengeluaran anggaran digenjot di penghujung tahun.
Dan hal itu terjadi bukan hanya di pemda, tetapi di kementerian dan lembaga pusat juga.
“Modusnya ini sebagai strategi untuk menghindari penurunan pagu pada tahun berikutnya karena rendahnya serapan anggaran. Sebenarnya Presiden sudah mendorong percepatan lelang di awal tahun, tetapi upaya ini tidak mudah,” Kata Said di Jakarta,Senin (28/12).
Baca: Said Puji Jokowi Berhasil Wujudkan Rahmatan Lil Alamin
Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan hanya proyek strategis dan prioritas yang bisa dijalankan sejak awal tahun.
Sedangkan, proyek dan program kerja lainnya yang satuan anggaran banyak itu cenderung dilaksanakan dengan modus kejar tayang dan setoran di penghujung tahun.
“Saya kira pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan, melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang objektif. Libatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan masyarakat,” tuturnya.
Baca: Menakar Intensif Pemda Untuk Tangani Pandemi COVID-19
Modus pengeluaran anggaran yang jor-joran di penghujung tahun, menurutnya, perlu diantisipasi dengan menurunkan plafon anggaran kementerian, lembaga dan pemda di tahun depan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menilai harus ada evaluasi terhadap praktik menimbun dana transfer ke daerah.
“Pemerintah harus mengubah pola perencanaan program dan anggaran di daerah. Salah satunya, melarang menyusun program yang sama di tahun berikutnya jika tidak disertai dengan dasar kajian yang memadai. Kebijakan ini akan memaksa organisasi perangkat daerah untuk kreatif dan inovatif,” pungkasnya.
