Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyatakan dukungannya terhadap gelombang gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan kritik atas berbagai kebijakan nasional.
Menurutnya, aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin penuh oleh undang-undang.
Novita menegaskan bahwa suara kritis mahasiswa mencerminkan aspirasi murni dari masyarakat luas yang wajib didengar dan dilindungi oleh semua elemen bangsa.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Saya sangat mendukung gerakan-gerakan dari mahasiswa. Harusnya semua lapisan masyarakat mendukung dan melindungi suara-suara yang dilontarkan mahasiswa," ujar Novita, Minggu (21/6/2026).
Sebagai wakil rakyat, legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini terus mendorong generasi muda untuk menjaga nalar kritis mereka. Kendati demikian, ia mengimbau agar penyampaian aspirasi tersebut tetap mengedepankan ketertiban dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Maka saya sebagai anggota DPR RI mendorong anak-anak muda untuk tetap bersuara dengan cara yang baik dan tetap melakukan aksi demonstrasi dengan cara yang baik, karena mereka dilindungi undang-undang," tuturnya.
Lebih lanjut, Novita menilai aksi demonstrasi tidak lahir begitu saja, melainkan dipicu oleh kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak rasional atau berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial. Oleh karena itu, gelombang kritik dari kampus ini dinilainya harus menjadi pengingat atau 'alarm' keras bagi para pembuat kebijakan.
Ia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil hari ini membawa konsekuensi besar dan berdampak panjang pada nasib masyarakat hingga lima atau sepuluh tahun ke depan.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
"Saya melihat memang sudah seharusnya mahasiswa menyuarakan pendapatnya. Ini menjadi alarm kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang banyak sektor dan banyak sisi sebelum mengambil kebijakan-kebijakan tertentu," kata Novita menambahkan.
Di akhir pernyataannya, Novita meminta seluruh jajaran pemerintah—baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah—agar tidak menutup mata terhadap kritik. Ia berharap para pejabat publik menanggalkan ego sektoral dan selalu mengutamakan rasa empati di setiap perumusan regulasi.
"Jangan melihat kita sebagai pejabat, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu hadir di awal dalam setiap pengambilan keputusan," pungkasnya.
