Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany, mengkritik Kementerian Haji dan Umrah mengenai pelaksanan haji 1447 H atau 2026.
Selly menyoroti pengadaan koper yang terlambat hingga praktik Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Selly menegaskan koper untuk jemaah haji adalah kebutuhan dasar yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah.
BaCa: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Hal ini disampaikan anggota DPR RI tersebut menyusul adanya keterlambatan distribusi koper untuk ibadah haji 2026.
"Kaitan koper, kemarin sudah sempat disinggung, mbok ya koper itu jangan lagi jadi permainan, ini urusan jemaah. Kenapa sih harus Garuda? Tahun depan kenapa tidak di Kemenhaj saja, pusing kepala saya," kata Selly dalam rapat kerja antara Kementerian Haji dan Umrah dan Komisi VIII DPR, Selasa (14/4/2026).
"Kalau kemenhaj yang pengadaannya kan langsung saja dikerjakan kemudian diserahkan melalui kanwil, dari kanwil langsung ke kabupaten/kota. Lemudian seragam petugas saya dapat laporan banyak yang belum terima." katanya.
BaCa: Ganjar Pranowo Dinilai Punya Keberanian Ambil Risiko
Selain itu, Selly mengaku mendapat laporan terdapat unsur dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang meminta uang untuk pembadalan ibadah haji dan ketika safari wukuf.
Politikus PDI Perjuangan itu pun mengingatkan kepada jajaran kementerian untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji 2026. Selly mengingatkan agar jangan sampai DPR membentuk kembali Panitia Khusus (Pansus) Haji.
"Banyak oknum-oknum KBIHU yang meminta kepada jemaahnya tambahan untuk pembadalan, bener enggak sih?" kata Selly, dipantau dari Breaking News KompasTV
