Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menemukan sejumlah catatan selama melakukan pengawasan langsung terhadap proses keberangkatan hingga pelayanan jemaah di Tanah Suci.
“Dari hasil pengawasan kami, masih ditemukan beberapa kendala, mulai dari proses pemberangkatan hingga saat jemaah tiba di Madinah, tempat transit gelombang pertama,” ujar Selly dalam sosialisasi Keuangan Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Jumat (16/5).
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Selly mengungkapkan, salah satu persoalan muncul sejak sebelum keberangkatan, yaitu terkait pembagian kelompok terbang (kloter). Ketika ada jemaah yang menunda keberangkatan, kekosongan tersebut diisi dari kloter berikutnya.
“Hal ini tentu mengganggu skema yang sudah ditetapkan Kementerian Agama di daerah. Seharusnya jika ada jemaah yang batal berangkat, penggantinya berasal dari cadangan kloter sebelumnya, bukan dari kloter selanjutnya,” jelasnya.
Menurut Selly, sistem tersebut berdampak pada perbedaan pelayanan di Tanah Suci. Saat ini, pelayanan dilakukan oleh delapan syarikah (penyedia layanan haji di Arab Saudi). Akibatnya, satu kloter bisa ditangani oleh 4–5 syarikah berbeda.
“Padahal idealnya, satu kloter dilayani oleh satu syrikah agar pengawasan dan pembinaan oleh petugas haji dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Perbedaan syarikah dalam satu kloter ini juga menyebabkan gangguan distribusi barang-barang milik jemaah, termasuk koper. Misalnya, suami dan istri berada di kloter berbeda, sementara barang bawaan mereka bisa saja terbawa oleh syrikah dari kloter lain.
“Akibatnya, ada jemaah yang baru menerima koper mereka setelah 3 hingga 5 hari. Tentu ini sangat mengganggu proses ibadah mereka,” ungkap Selly.
Meski demikian, ia menyebutkan secara umum layanan lainnya seperti katering dan akomodasi sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, pemanfaatan syarikah juga berpengaruh pada pembagian hotel dan proses mobilisasi jemaah menuju Mekkah, termasuk dalam pelaksanaan ibadah usuk (ritual haji).
Setelah musim haji selesai, Selly mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi agar kekacauan serupa tidak terjadi di tahun berikutnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
“Saat ini pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Agama dan Dirjen PHU, tengah berupaya mendorong adanya kesepakatan kerja sama antar syarikah. Harapannya, perbedaan syarikah dalam satu kloter dapat ditangani secara lebih baik, bahkan bisa mendapatkan kompensasi,” katanya.
Namun menurutnya, yang paling penting adalah memastikan jemaah bisa segera bergerak menuju Mekkah.
“Karena yang paling berisiko adalah jika mereka belum bisa diberangkatkan, maka jemaah lainnya yang hendak menuju Mekkah juga akan ikut terganggu,” pungkas Selly.
