Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menyuarakan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk Provinsi Maluku.
Menurut Mercy, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak serius terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah 3T seperti Maluku.
“Tanpa efisiensi saja, kita sudah setengah mati urus rakyat. Apalagi dengan efisiensi seperti ini, pelayanan publik menurun, sejumlah program hilang, dan pertumbuhan ekonomi melambat,” tegasnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Ia menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang seharusnya masuk ke Maluku kini masih ‘tertahan’ di pusat, atau bahkan berpotensi tidak lagi dapat digunakan.
“Akibatnya, pelayanan publik terbatas, PAD terbatas, dan ekonomi tak berputar. Daya beli turun, kemiskinan tetap tinggi. Maluku terancam resesi,” ujar Mercy.
Mercy menekankan pentingnya menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem perencanaan anggaran secara menyeluruh. Ia mengkritisi pola anggaran sektoral dan sporadis yang selama ini dijalankan.
“Anggaran kita harus integratif, perencanaannya dari hulu ke hilir. Misalnya sektor perikanan, jangan hanya tangkap ikannya, tapi juga kelola hingga ke produk olahan bernilai tinggi untuk ekspor,” jelasnya.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir lebih dari Rp120 triliun dana DIPA masuk ke Maluku. Namun angka kemiskinan tak juga turun signifikan. “Kalau dibagi ke 1,8 juta jiwa, mestinya rakyat Maluku sudah sejahtera. Tapi ada yang salah di tata kelola anggaran kita.”
Lebih lanjut, Mercy menyerukan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Ia juga mengkritik praktik-praktik korupsi seperti markup dan penyalahgunaan anggaran yang menghambat kemajuan daerah.
“Kalau pengelolaan jujur, anggaran kecil pun bisa berdampak besar. Ini soal nurani dan akuntabilitas publik,” tandasnya.
Menanggapi persoalan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang tak kunjung terealisasi, Mercy menolak menjadikan hal itu sebagai alasan stagnasi sektor kelautan. Ia mendorong kerja sama pemerintah daerah dengan swasta dan BUMN untuk pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya.
Baca: Ganjar Ingatkan Tak Boleh Ada Matahari Kembar
“Jangan tunggu pusat terus. Kita harus gerak, manfaatkan potensi laut kita, buka kerja sama, dan libatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan.”
Menutup pernyataannya, Mercy mengajak semua elemen – pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, akademisi, dan kelompok sipil – untuk bersatu menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
“Kalau kita semua duduk bersama, saya yakin kita bisa keluar dari kemiskinan. Ini soal kemauan, integritas, dan kerja sama. Katong bisa!” pungkasnya penuh semangat.
