Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengaku terkejut atas wacana pemberian asuransi kepada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya jujur terkejut ya dan kaget dengan adanya wacana pemberian asuransi untuk penerima manfaat MBG," kata Charles saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (13/5).
Charles menilai, rencana tersebut justru menimbulkan kesan seolah-olah program MBG membahayakan nyawa penerimanya.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
"Kok seolah-olah MBG menjadi program yang membahayakan nyawa orang," ujar politikus PDI Perjuangan.
Dia menjelaskan bahwa asuransi umumnya diberikan pada individu yang menghadapi risiko tinggi, seperti kecelakaan atau kondisi yang mengancam nyawa.
"Karena biasakan asuransi itu kan diberikan kepada pihak yang memang terancam dengan adanya kecelakaan atau ada risiko terhadap nyawa dan seterusnya. Jadi, saya kok agak kaget ya dengan wacana ini," ucap Charles.
Charles berpendapat, akan lebih tepat jika pemerintah memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan ketimbang membuka skema perlindungan baru.
"Sebetulnya yang dibutuhkan bukan asuransi. Jadi yang dibutuhkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Sampai mana penerima manfaat MBG itu bisa berobat dan dicover oleh BPJS Kesehatan apabila memang menjadi korban keracunan makanan dari program MBG ini," katanya.
Badan Gizi Nasional (GBN), kata dia, seharusnya memastikan bahwa BPJS Kesehatan bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada penerima manfaat MBG.
Baca: Ganjar Tegaskan Banyak Kader Banteng Inginkan Megawati
"Jadi, saya rasa enggak perlu mewacanakan atau membuat program baru, yaitu memberikan asuransi kepada penerima manfaat, tetapi bagaimana kita harus bisa memaksimalkan yang sudah ada, yaitu melalui BPJS Kesehatan," tutur Charles.
Sebagai informasi, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menyampaikan bahwa BGN tengah mengkaji kerja sama dengan perusahaan asuransi agar pekerja maupun penerima manfaat dalam program MBG mendapatkan perlindungan tambahan.
Biaya asuransi tersebut rencananya diambil dari anggaran operasional masing-masing satuan pelayanan.
