Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina, kritik keras kinerja Kementerian Sosial atau Kemensos terkait penahanan (hold) dana bantuan sosial (bansos) bagi sekitar 10 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menurutnya, Angka fantastis ini disinyalir setara dengan anggaran sekitar Rp2 triliun yang kini nasibnya tidak jelas, berpotensi hangus atau tidak tersalurkan kepada masyarakat yang seharusnya berhak.
"Anggaran uangnya akan dikemanakan karena ter-hold tadi, 10 juta diasumsikan sekitar 2 triliun," kata Selly
dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).
Baca: Ganjar Isi Pelatnas Tim Pilkada PDI Perjuangan,
Ia mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas Kemensos dalam mengelola dana yang begitu besar, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi banyak keluarga miskin.
Hold atau penahanan bansos ini disinyalir merupakan imbas dari proses sinkronisasi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang amburadul antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Meskipun bertujuan untuk memurnikan data penerima bansos dan mencegah salah sasaran, proses sinkronisasi yang tidak mulus ini justru menciptakan kekacauan.
Jutaan keluarga yang selama ini bergantung pada bansos mendadak terblokir, menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap bantuan yang esensial untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak.
"Ini bukan sekadar angka, ini adalah nasib jutaan keluarga yang sangat bergantung pada bantuan ini. Ketika mereka tiba-tiba di-hold, lantas bagaimana mereka bisa bertahan?" ujar Selly, menyoroti dampak sosial yang serius dari kebijakan ini.
Antisipasi Anggaran 2025 dan Polemik, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi konkret dan mengantisipasi masalah serupa pada alokasi anggaran tahun 2025.
Selly menekankan bahwa akurasi data dan kecepatan penyaluran bansos adalah kunci agar tak ada lagi masyarakat yang dirugikan.
"Kita tidak ingin kejadian ini terulang. Pemerintah harus serius membenahi sistem pendataan dan penyaluran bansos agar tepat waktu dan tepat sasaran," tambahnya.
Baca: Ganjar Pranowo Hadiri Seminar Praktek Ideologi Pancasila
Selain masalah sinkronisasi data, sorotan tajam juga dialamatkan kepada Kemensos terkait kebijakan baru mengenai program Sekolah Rakyat.
Kebijakan ini dikhawatirkan dapat mengecualikan siswa yang telah menerima bantuan dari program bansos lain, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau bantuan pendidikan sejenis, dari program bansos yang selama ini mereka nikmati.
"Harus ada penyesuaian angka yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jangan sampai kebijakan baru justru mencabut hak-hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan layak," pinta Selly.
Ia menyerukan agar Kemensos melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan ini agar tidak kontraproduktif dan justru menambah beban keluarga miskin yang berjuang menyekolahkan anak-anaknya.
