Aceh, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa pengelolaan ZISWAF di Baitul Mal Aceh sangat berbeda dengan Baznas yang berada di Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.
Perbedaan itu, menurut Selly, terlihat dari mekanisme kerja Baitul Mal Aceh. Dimulai dari pengumpulan atau pemungutan, hingga pengelolaan, bahkan pembagian yang sangat menarik dan tidak dapat dipolitisisasi.
Baca: Edy Terus Masifkan Sosialisasi Germas di Blora
"Jadi Badan amil Zakat ini bukan seolah-olah sebagai pengumpul eksekutor ataupun regulator. Tetapi dia bisa menjadi keseluruhan, yang menurut saya, menjadi menarik dan tidak ada dipolitisasi. Yang lebih harus kita apresiasi kepada Baitul Mal ini bahwa mereka melakukan digitalisasi transformasi transparansi tentang kegiatan zakat infaq amil itu secara terstruktur dan terbuka," tandasnya.
Selly memaparkan, keterbukaan teknologi dan transparansi informasi yang diterapkan Baitul Mal Aceh dapat diakses dan dilihat kapan pun dan di mana pun oleh masyarakat.
Baca: Selly: Perlu Revisi UU Pengolahan Sampah, Akomodasi Swasta
Sehingga program-program yang juga menjadi pertanggung jawaban mereka dalam menyalurkan pun tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat.
"Kemudian ada bentuk pertanggung jawaban, bahwa program-program dari Baitul Mal ini dipergunakan untuk program-program yang betul-betul tepat sasaran kepada para mustahiq yang memang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah terutama dari Pemerintah Provinsi Banda Aceh," tutupnya
