Ikuti Kami

Hendi Tegaskan Integritas Kunci Utama Kelola Anggaran

Hal ini karena tata kelola anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah tak cukup hanya taat prosedur administratif semata. 

Hendi Tegaskan Integritas Kunci Utama Kelola Anggaran
Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi).

Jakarta, Gesuri.id - Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan pentingnya integritas seluruh pelaku pengadaan di K/L/PD.

Hal ini karena tata kelola anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah tak cukup hanya taat prosedur administratif semata. 

Pernyataan itu disampaikan dalam Rakor Regional PBJ se-Tanah Papua, Rabu (25/6) di Manokwari, Papua Barat. Hendi menyebut integritas sebagai fondasi untuk mencegah kebocoran anggaran PBJP di seluruh instansi pemerintah.

Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo

“Sering kali yang menyebabkan kebocoran bukan sistemnya, tapi gaya hidup kita sendiri. Mari dijaga integritas agar anggaran PBJP bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” kata Hendrar dalam sambutannya.

Senada, Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere juga menekankan kesederhanaan dalam pengelolaan belanja publik. Ia menilai gaya hidup berlebihan sering memicu persoalan anggaran dalam tubuh birokrasi pemerintah daerah.

“Yang bikin bocor itu biasanya karena biaya kelakuannya mahal, jangan silau dengan anggaran besar. Uang negara itu aman, asal kelakuan hidup kita tetap sederhana,” ucapnya.

Hendi juga dorong partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP). Dorongan itu sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo dan Perpres 17/2019 tentang PBJ di Papua.

Sisi lain. Hendi mengapresiasi, capaian Provinsi Papua sebagai realisasi belanja lokal tertinggi se-Tanah Papua, yakni sebesar 82,8 persen.

Capaian tersebut disusul Papua Barat Daya dengan 41,8 persen dan Papua Barat sebesar 23,5 persen  transaksi lokal. “Ini bukti Papua memberi contoh pengadaan yang berpihak pada potensi lokal,” ujar Hendi kepada peserta.

Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah 

Rakor juga membahas e-purchasing dalam Perpres 46/2025 dan fitur baru Katalog Elektronik versi 6. Fitur tersebut mencakup negosiasi harga, mini kompetisi, konsolidasi pengadaan, hingga sistem e-Audit.

Selain itu, dibahas pula inovasi Konsolidasi, Probity Advise, dan Clearing House untuk mitigasi risiko hukum. Di akhir sambutannya, Hendi menyampaikan apresiasi atas tingginya antusias peserta Rakor se-Tanah Papua.

Ia berharap semangat ini memperkuat sinergi dan memperbaiki tata kelola. Selain itu, menghadapi tantangan pembangunan bersih.

Quote