Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Selly Andriany Gantina menegaskan fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII DPR menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangangan mendukung apa pun yang menjadi keputusan pemerintahan Prabowo, termasuk program Sekolah Rakyat,” ujar Selly.
Baca: Evita Nursanty Ingin Temui Nusron Wahid
Namun, ia menyoroti perlunya evaluasi dan penyesuaian anggaran 2025 seiring adanya sinkronisasi data penerima bansos melalui pemadanan DTKS, DTSEN, Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), yang menyebabkan sekitar 10 juta penerima bansos terdampak dan masuk status on-hold.
Baca: Evita Nursanty Ingin Temui Nusron Wahid
“Kita akan meminta penjelasan dari Kemensos terkait perubahan struktur di masing-masing direktorat. Karena dari hasil sinkronisasi, ada 10 juta penerima bansos yang datanya tertahan. Ini harus jelas ke mana arah anggarannya akan dialihkan, karena nilainya bisa mencapai sekitar Rp 2 triliun,” lanjutnya.
Selly juga mengkritisi kebijakan yang mengecualikan siswa penerima bantuan lain, seperti PKH, KJP, dan KIP dari program Sekolah Rakyat. Menurutnya, kebijakan seperti itu perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan tetap berpihak pada rakyat miskin.
Selain itu, ia menyoroti potensi pencabutan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) terhadap penerima bansos yang tidak menggunakan layanan kesehatan selama tiga bulan berturut-turut.
Menurutnya, pencabutan itu tidak mempertimbangkan faktor geografis dan keterbatasan fasilitas di sejumlah daerah, khususnya luar Jawa dan Sumatera.
Baca: Evita Nursanty Ingin Temui Nusron Wahid
“Tujuan utama bantuan sosial adalah untuk memastikan rakyat miskin tetap sehat dan sejahtera. Namun, faktanya beberapa waktu lalu banyak warga kehilangan PBI karena tidak bisa menjangkau layanan kesehatan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi geografis dan akses layanan kesehatan yang terbatas seharusnya menjadi pertimbangan dalam kebijakan pencabutan PBI. Warga penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak mampu menjangkau fasilitas kesehatan dalam waktu 3 bulan berisiko kehilangan hak atas jaminan kesehatan.
"Kami di PDIP setuju terhadap penyesuaian program dan anggaran, serta meminta agar rincian perubahan itu di-breakdown secara transparan, mengingat akan berdampak langsung pada pelaksanaan program sosial tahun 2025," pungkasnya.
