Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penyebaran Covid-19 benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia.
Itu dikatakannya dalam konferensi pers Selasa (24/3) sore di Istana Merdeka.
Baca: Yes! Jokowi Longgarkan Cicilan Motor Tukang Ojek & Supir
Untuk itu, Presiden menyampaikan sembilan kebijakan bantuan pemerintah guna mempertahankan daya beli masyarakat.
Pertama, Presiden telah memerintahkan kepada semua menteri, gubernur, bupati dan walikota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD, anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat harus dipangkas.
Kedua, Kementerian dan Lembaga di Pusat serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, harus melakukan re-focussing kegiatan, dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik yang terkait dengan isyu kesehatan maupun isu ekonomi.
Untuk hal ini landasan hukumnya sudah jelas, karena Jumat lalu telah ditanda-tangani Inpres no. 4 tahun 2020 dimana selain memerintahkan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran, Inpres ini juga memerintahkan untuk mempercepat tata pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kecepatan penanganan Covid-19.
Jokowi menekankan sekali lagi bahwa bukan hanya untuk kesehatan masyarakat tapi juga penanganan dampak ekonomi masyarakat
Ketiga, Presiden meminta Kementerian dan Lembaga dan juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, agar selain menangani isu kesehatan, juga menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah. Presiden menegaskan bahwa harus membantu para buruh, para pekerja harian, para petani, membantu para nelayan, pelaku Usaha Mikro dan Kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar tetap beraktivitas dan berproduksi.
Keempat, Jokowi telah memerintahkan agar Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipat-gandakan, dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan untuk pencegahan dan penularan Covid-19, yaitu dalam bekerja harus menajga jarak yang aman
Ia menyebutkan bahwa Program padat karya di beberapa Kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, harus segera dieksekusi.
Dana desa dan program-program Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota, harus mengutamakan cara-cara Padat Karya. Karena hal ini akan membantu masyarakat, membantu para petani, para buruh tani, para nelayan, di pedesaan di seluruh tanah air, sekali lagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dalam bekerja harus menajga jarak yang aman.
Baca: Jokowi: Corona Sulit Dicegah, Telah Menyebar di 189 Negara
Kelima, kepada penerima kartu sembako, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 kepada keluarga penerima, sehingga menjadi 200.000 per bulan yang akan diberikan selama 6 bulan. Anggaran yang akan diberikan sebesar 4,56 T.
Keenam, kepada calon penerima Kartu Prakerja, pemerintah akan mempercepat mengimplentasi Kartu Prakerja sekaligus mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM nya. Ia menyebutkan alokasi anggaran yang diberikan dalam kartu Prakerja ini adalah sebesar 10 Triliun. Sehingga nanti setiap peserta Kartu Prakerja akan diberikan at honor insentif 1 Juta per bulan selama 3-4 bulan.
Ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayar PPH 21 yang selama ini dibayar sendiri para pekerja dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan. Alokasi anggaran sebesar 8 Triliun.
Kedelapan, kepada para pelaku UMKM, OJK akan memberikan releksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 Miliar untuk tujuan usaha, baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non bank, asalkan digunakan untuk usaha akan diberikan penurunan bunga dan penundan cicilan sampai 1 tahun.
Oleh karena itu kepada tukang ojek, para supir taksi, yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu kuatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun
Pihak perbankan maupun industri keuangan non bank dilarang mengejar-ngejar angsuran apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector.
Kesembilan, kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi, pemerintah juga memberikan 2 stimulus, yaitu subsidi selisih bunga selama 10 tahun, jika bunga di atas 5% maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggaran yang disiapkan 1,5 Triliun rupiah.
Baca: Presiden Optimistis Bangsa Indonesia Sanggup Hadapi Corona
Di akhir dari pernyataanya Presiden mengajak seluruh jajaran Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah sampai ke level kelurahan dan desa, untuk selalu tanggap pada situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kita harus bekerja keras, kita harus bersatu dan bergotong-royong menghadapi tantangan ini,” ujar Presiden.
Presiden juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut mensosialiasikan, memasyarakatkan physical distancing atau jaga jarak aman yang terus mengingatkan semua untuk berdisiplin.
“Karena hanya dengan kedisplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran Covid-19,” tegas Presiden.
Presiden menutup dengan satu harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, “Percayalah kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa pejuang, Insya Allah kita bisa, kita mampu menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini.”
